Masih Tahap dengar pendapat, SPN DPC Morowali,tegaskan Penetapan Upah berdasarkan KHL

Sinyal Tajam. Com –(SPN News ) Morowali, Sulteng Dinas Transnaker hadirkan sejumlah Peserta Dewan pengupahan dalam membahas UMSK Kab.Morowali

Pembahasan Umsk ini di laksanakan di ruang rapat balai latihan kerja Morowali, Selasa 22/10/2019.

Pertemuan yang di laksanakan Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Morowali ,menghasilkan pendapat di antaranya

Dari pihak Apindo, Najib Djibran mengatakan bahwa pertemuan ini sebaik kami dari pihak Apindo kami mendengar masukan dari Kadin Kan Morowali, tandasnya

Dari Kadin, Hamid Hasim membalas dari pernyataan Apindo, bahwa kami bahwa pertemuan ini pada intinya pekerja mengharapkan kehidupan yang layak.

” Maka dari itu pertemuan ini sebaiknya mari kita mencari titik temu Kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dengan dasar industri berjalan,iklim investasi baik dan karyawan juga merasakan kesejahteraan, ungkap dari perwakilan Kadin.

Beda halnya yang di sampaikan dari pihak pengusaha, salah satunya dari pihak IMIP Group, Achmanto bahwa upah merupakan tantangan bagi pengusaha ,karena merupakan cash flow, kami mengharap para pihak bersama- sama menjaga iklim investasi di Morowali dalam kondisi kondusif.

Pernyataan dari Perusahaan pertambangan PT.BDM, Arifin mengatakan bahwa harus ada keseimbangan antara penerima upah dan pemberi upah,agar iklim investasi aman.

Sementara dari pihak BPS Morowali, Sandi memberikan gambaran bahwa angka RDRB Morowali saat ini naik 12,39 % indeks harga konsumen atau terjadi inflasi 0,35 % di Sulawesi Tengah.

Pandangan Perindag, Ketut mengatakan bahwa masalah harga kami pantau sembilan bahan pokok,relatif stabil harga cenderung naik saat mendekati lebaran.

Saat ini kami mengakuk untuk turun melakukan operasi pasar kami tidak memiliki anggaran.

Sementara salah satu pernyataan Dewan pengupaaan, dari Serikat Pekerja Nasional, Muhammad Junawir Rannuki mengatakan bahwa kami menuntut agar tenaga kerja terpenuhi kebutuhan hidup layak KHL

Untuk menetapkan Nilai Besaran upah yang akan di tetapkan di Tahun 2020 mendatang sebaiknya di lakukan Operasi KHL di pasar.

Harapan kami sebagai pekerja,Tahun ini mengharapkan ada perbaikkan yang lebih baik.

Kami menilai bahwa setelah terbit PP 78 tahun 2015 belum ada penyesuaian dengan KHL.

Maka dari itu adanya dewan pengupahan ini terbentuk, harus benar-benar mari kita jalankan bersama KHL harus menjadi dasar perhitungan upah minimun.

Dari pemerintah Sendiri dalam hal ini Bappeda, Nasrun mengatakan bahwa atas dasar pertemuan ini kami akan sampaikan kepada Bupati untuk tindak lanjut.

Akhir kata dari pertemuan ini sebagai langkah awal pertemuan,setelah terbentuknya dewan pengupahan ini ,kami akan jadwalkan kembali pembahasan Dan penetapan UMK dan UMSK, Tandasnya Sekretaris Dinas Disnakertrans Kab.Morowali, Drs.Ichan Lamindu MM ( Rahman)

JANGAN LEWATKAN