Junawir Nyatakan Sikap Tidak Setuju Atas Penetapan UMK 8,51%

Sinyaltajam.com, Morowali – Rapat pembahasan penetapan UMK Kabupaten Morowali dinilai tidak mengikuti jalur proses yang ditetapkan secara bersama dalam dewan pengupahan.

“Saya menilai rapat yang di gelar Pemerintah pada tanggal 29/10/2019 lalu, seakan Pemerintah tidak melihat kondisi karyawan saat ini,” ucap Junawir Rannuki, Anggota DPRD Kab. Morowali, yang merupakan perwakilan dari Serikat Pekerja Nasional di hadapan Para peserta lainnya, Kamis (31/10/2019).

Ia menyatakan sikap tidak menyetujui keputusan rapat yang mana menetapkan kenaikan upah UMK sebesar 8,51%.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pemerintah setempat tidak ada upaya untuk perbaikan nasib kepada karyawan yang di Kab. Morowali, khususnya di Pertambangan.

“Seharusnya Pemerintah harus melakukan Survey Pasar KHL sebelum ditetapkan angka nominal yang menjadi acuan perhitungan,” ucap Junawir kepada sinyal tajam.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali menyimpulkan bahwa, kenaikan UMK 8,51% telah disetujui atas dasar beberapa perwakilan yang hadir dengan menyatakan setuju, kecuali dari perwakilan SPN yang di wakili saudara Muhammad Junawir Rannuki.

Masing-masing pernyataan ditandai adanya penandatanganan atas terjadi kesempatan.

Jadi besarnya kenaikan UMK sekitar
8,51,% atau naik sebesar Rp. 217.129,- di mana sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.551.463 menjadi Rp. 2.768.593,- pada tahun 2020. (rhm)

JANGAN LEWATKAN