SinyalTajam.com, Bantaeng – Sebelum sidang paripurna pemandangan fraksi diskors, beberapa legislator melayangkan interupsi terkait sikap salahsatu fraksi yang belum memberikan sikap menyetujui atau tidak untuk dilanjutkan pembahasan RAPBD 2020 Bantaeng.
Namun akhirnya Lima Fraksi di DPRD Bantaeng yakni FKDNI, FPKS, FPPP, FPKB dan FPAN, akhirnya sepakat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 agar dilanjutkan untuk dibahas, Senin (25/11/2019) di gedung DPRD Bantaeng.
Untuk melihat, silahkan buka link berikut :
"Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Dalam Pemilu Tahun 2024"
Paripurna pandangan fraksi ini dipimpin Ketua DPRD Bantaeng Hamsyah Ahmad, dihadiri Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin dan sejumlah pejabat eselon lingkup Pemkab Bantaeng.
Sejumlah catatan mewarnai parpurna pandangan Fraksi diawali dari Fraksi gabungan FKDNI yang dibacakan H. Adityawan Said. Fraksi ini meminta agar Pemkab memperhatikan infrastruktur dibeberapa destinasi wisata sebagai ikon Bantaeng.
“Kami pertanyakan progres program Bupati Bantaeng tentang seragam sekolah, modal usaha dan terkait pertanian. Termasuk infrastruktur pedesaan. Tak kalah penting segera perbaiki distribusi air PDAM karena disejumlah titik warga kesulitan air,” jelas jubir FKDNI ini.
Fraksi PKS melalui jubirnya Nining Karlina, menyinggung pendapatan dalam RAPBD alamai penurunan hingga Rp85,2 miliar. Atau dari tahun sebelumnya Rp1.083 Triliun turun hanya Rp992 miliar lebih.
“Kami ingin penjelasan hingga terjadinya penurunan dan penyebabnya. Begitu juga beberapa proyek jalan tidak dilanjutkan termasuk kelanjutan proyek jalan lingkar. Bahkan terdapat sisa belanja atau surplus yang cukup besar di RAPBD mencapai Rp27 miliar. Padahal masih banyak kegiatan perlu penganggaran,” beber Nining.
Belum lagi bantuan dana hibah pendidikan yang kurang menjadi perhatian bagi ponpes dan masjid yang memang perlu perbaikan. Termasuk rumah korban kebakaran 201i8 di Kelurahan Lamalaka sampai sekarang belum dapat bantuan.
“Kami juga minta penjelasan terkait DAK Pendidikan sebesar Rp21 milair lebih. Terutama penjelasan dan lokasi sekolah yang dikerjakan. Ini dimasudkan untuk pemerataan pembangunan bidang pendidikan,” urainya.
Sementara Fraksi PPP lewat Juru bicaranya, Hasanuddin menanyakan visi dan misi Bupati Bantaeng 2018-2023. Apakah sudah ada Standar Operasional Prosedur terkait program prioritas. Ini dimaksudkan agar dapat menjadi barometer.
“Kami mempertanyakan kebenarakan kondisi keuangan yang mengalami devisit. Jika itu benar terjadi, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya,” tandas Hasanuddin.
Sebelum Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah Ahmad, menskors sidang untuk dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati,, diminta eksekutif memberi jawaban terjadap setiap pertanyaan yang menjadi catatan fraksi.
“Kami minta kerjasama seluruh jajaran eksekutif agar proaktif memberikan penjelasan terhadap pertanyaan fraksi pada agenda pemandangan umum yang memuat tanggapan, pertanyaan dan usulan,” tandasnya sambil mengetok palu sidang. (asa)
