Mantan Legislator Diduga Rampas Pekerjaan Kelompok Tani, LSM TKP Minta Penegak Hukum Periksa PPTK

Sinyaltajam.com, Bantaeng – Oknum mantan legislator Bantaeng periode 2014-2019 berinisial SR, dinilai meresahkan kelompok tani di Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa. Pasalnya, Kelompok tani itu merasa dirampas haknya oleh oknum tersebut terkait proyek sumur bor.

Pekerjaan sumur bor itu dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 sebesar Rp. 121 juta lebih. Semestinya proyek itu dapat dikerjakan langsung kelompok tani melalui swakelola.

Menurut Ketua kelompok Tani Sarroanging, Baring, mantan anggota dewan itu mengakui kalau proyek tersebut dikerjakan memakai anggaran dana aspirasi miliknya yang dititip di Dinas Pertanian Bantaeng.

“Buktinya anggaran proyek tahap pertama yang sudah dicairkan semuanya diambil oknum mantan legislator itu. Alasannya, untuk biaya giolistrik dan ongkos tukang bor,” jelas Baring, Selasa (26/11/2019).

Bukan cuma itu, kata Baring, mantan anggota dewan tersebut juga masih meminta dana tambahan sebesar Rp. 35 juta dengan alasan yang tidak jelas.

“Celakanya, kegiatan itu dihentikan sebelum dana yang diminta diselesaikan,” ketusnya.

Sementara itu, Ketua LSM TKP, Aidil Adha mengaku prihatin terhadap kelompok tani itu dan meminta Dinas Pertanian tegas menyikapi persoalan yang dihadapi kelompok tani mengenai hal tersebut.

“Kasihan kelompok tani. Bantuan sumur bor tersebut didanai melalui anggaran APBN lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, bukan APBD. Jadi sangat keliru jika oknum mantan legislator mengklaim dana yang digunakan pada kegiatan itu memakai dana aspirasi dewan,” jelas Aidil.

Aktivis ini mengaku curiga terjadi persekongkolan antara oknum di Dinas Pertanian dan oknum mantan legislator itu. Malah sangat disayangkan pekerjaan tersebut dihentikan karena sikap salah kaprah oknum tersebut.

“Jika pekerjaan sumur bor itu tidak selesai dalam masa kontrak yang disepakati, maka kami meminta penegak hukum menyelidiki kasus ini. Termasuk memeriksa PPTK dan oknum yang diduga terlibat,” timpalnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Bantaeng, Budi Taufik saat dikonfirmasi di gedung DPRD mengaku tidak tahu-menahu adanya proyek pekerjaan sumur bor di Desa Mappilawing.

Dia membenarkan kalau proyek yang dianggarkan lewat DAK pertanian itu, tidak ada hubungannya dengan dana aspirasi dewan.

“Terus terang kami belum tahu kalau ada proyek seperti ini karena saya baru dilantik menjadi Kepala Dinas sekitar dua pekan lalu,” jelasnya.

Namun begitu, dia berjanji akan mengkroscek persoalan ini untuk mengetahui kebenaran informasi yang diperolehnya. Pihaknya juga akan menanyakan langsung ke Kepala Bidangnya. (asa)

JANGAN LEWATKAN