Lima Belas Lembaga Adat di Indonesia Belajar Hukum Adat Ammatowa Kajang di Bulukumba

SinyalTajam.com, Bulukumba – Sedikitnya 15 komunitas atau lembaga adat di Indonesia berkunjung ke Kabupaten Bulukumba untuk mempelajari terkait proses dan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Ini merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan memfasilitasi penguatan lembaga adat di Indonesia termasuk menggelar Workshop selama dua hari yang dilaksanakan di Hotel Agri, Selasa (3/12/2019).

Menurut Ketua Panitia penyelenggara Ratna Yunnarsih, Kabupaten Bulukumba dipilih sebagai pusat kegiatan karena dinilai lebih progresif dalam penyusunan regulasi perda terkait lembaga adat, khususnya Adat Ammatoa Kajang.

Selama dua hari peserta workshop mengikuti sejumlah materi di hari pertama, dan hari kedua mengunjungi kawasan Adat Ammatoa Kajang dan akan berdiskusi langsung dengan pemimpin adat Ammatoa serta pemangku adat lainnya.

“Melalui kegiatan ini kita akan mengenalkan praktik-praktik baik terkait upaya perlindungan masyarakat adat, juga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat adat yang telah berlangsung di Kabupaten Bulukumba. Kami juga akan mengunjungi kawasan Adat Ammatoa Kajang dan berdiskusi dengan pemimpin serta pemangku adat lainnya,” ungkap Ratna.

Diharapkan lewat kegiatan ini, peserta dapat mengadopsi sistim dan regulasi terkaiit perlindungan hukum dan masyarakat adat yang dimiliki Bulukumba guna diimplementasikan ke daerah masing-masing. Apalagi saat ini dalam proses penyusunan regulasi kelembagaan adat.

Sementara itu Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, menghaturkan terima kasih kepada Kemendikbud atas dipilihnya daerah berjuluk Butta Panrita Lopi ini sebagai lokasi studi banding atau pembelajaran dari masyarakat adat dari sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurutnya dengan Perda Perlindungan Hak Adat Ammatoa Kajang, menjadi payung hukum daerah ini dalam melaksanakan berbagai program kegiatan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adat Ammatoa Kajang.

“Secara khusus Presiden telah mengeluarkan Keppres untuk hutan adat Kajang. Sebagai bentuk pengakuan dalam pengelolaan hutan yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat,” ungkapnya.

Bupati menyatakan, hal yang membuat hutan di kawasan adat tetap terpelihara karena adanya Pasang Ri Kajang yang kemudian dipegang teguh oleh masyarakat adat secara turun temurun.

“Ini berbanding terbalik dengan hukum positif terkait pengelolaan hutan yang sudah tertulis melalui peraturan perundang-undangan, namun tetap juga banyak yang melanggar. Padahal Pasang  Ri Kajang itu tidak tertulis hanya disampaikan secara lisan,” pungkas cucu Pahlawan nasional Sulthan Daeng Radja ini. (asa)

JANGAN LEWATKAN