Pupuk Langka, Komisi II DPRD Bantaeng Bakal Hearing 4 Distributor

Bantaeng, SinyalTajam.com- Menyikapi terjadinya kelangkaan pupuk di daerah ini, Forum Pemerhati Petani Butta Toa (FP2BT) Kabupaten Bantaeng melakukan Audiens dengan Komisi 2 DPRD Bantaeng yang diterima Ketua komisi, Asryudi Asman, Selasa (14/2/2020) di gedung DPRD setempat.

Koordinator 1 FP2BT, Jamaluddin Jamal menyatakan, kedatangannya di DPRD untuk menyampaikan aspirasi terkait terjadinya kelangkaan pupuk, harga melampaui HET serta tidak jalannya sistim pengawasan pupuk oleh KP3.

“Kelangkaan pupuk di daerah ini sangat memprihatinkan karena sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Ini juga menyebabkan harga cukup tinggi ditambah lagi tidak adanya upaya KP3 melakukan fungsinya dengan baik,” terang Jamal Gonrong.

Menurut dia, saat ini harga pupuk di pasaran naik cukup tinggi. Jika mengacu harga srandar atau Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp.93 ribu. Namun harga jual di toko komersil antara Rp120 ribu hingga Rp150 ribu. Kondisi ini sebenarnya harus mendapat perhatian Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Sedangkan Koordinator FP2BT lainnya, Aidil Adha, meminta distributor pupuk Kaltim harus ada penegasan terkait kelangkaan ini. Sebab dari pantauan pihaknya ditemukan ada pupuk yang dijual ke daerah lain seperti Bulukumba.

“Kami meminta lembaga yang punya kewenangan terkait masalah pupuk ini dapat menegakkan aturan dengan memberi sanksi bagi pelanggar aturan,” tegas Aidil.

Mendengar aspirasi tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD, Asryudi Asman, berjanji segera memanggil pihak-pihak terkat hingga menyebabkan terjadinya kelangkaan ini.

“Rencana Kamis depan kami akan memanggil semua pihak terkait masalah pupuk, terutama empat distributor pupuk yang beroperasi di wilayah Bantaeng. Begitu juga akan mendengarkan pihak KP3 terkait pengawasannya,” jelasnya.

Politisi PPP ini juga mengapresiasi kehadiran FP2BT yang peduli dengan kondisi petani karena sudah berjalan 3 bulan alami kesulitan pupuk. Sehingga pihaknya mempertimbangkan rencana membentuk tim independen agar pengawasan pupuk bisa lebih optimal. (asa)

JANGAN LEWATKAN