Dinilai Cacat Administrasi SK Pemberhentian 2 Kadus, Kades Jipang di Protes Puluhan Warganya

SinyalTajam.com, Gowa – Dua Kepala Dusun (Kadus) di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, tiba-tiba diberhentikan oleh Kepala Desa Jipang, Arifuddin Kadir, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Keduanya adalah, Kalsiana Kepala Dusun Jipang dan Kadus Pangkaje’ne, Mustari Dg.Sila.

Keduanya serta merta diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterima dari Kades Jipang tanpa diketahui penyebabnya. Akibatnya, warga memprotes dan menolak pemberhentian kadus tersebut yang dikuatkan dukungan tanda tangan dan cap jempol 94 Kepala Keluarga. Termasuk Ketua BPD Cinthya Afrilia Irham dan Sekretarisnya, Herni Azis.

Celakanya, dalam konsideran SK pemberhentian nomor 17 tahun 2019 itu khusus pada poin 8, dianggap cacat administrasi karena tidak merujuk pada Perbup atau Perda Bupati Kabupaten Gowa, tapi berdasar pada Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2017 tentang struktur dan tata kerja pemerintahan desa. Dan disinyalir SK tersebut hasil copy paste dari SK yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Desa di Kab. Bojonegoro.

Terkait tindakan Kades Jipang yang memberhentikan aparat desanya tanpa alasan, sangat disayangkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa Drs Hi. Muchlis SE. MSi. Malah dia juga tidak membenarkan keputusan memberhentikan kedua aparatnya yakni Kalasiana dan Mustari Dg. Sila.

“Kami tidak membenarkan tindakan Kades Jipang yang memberhentikan kedua aparatnya dengan cara yang tidak prosedural. Kalaupun ada kesalahan sebaiknya dimusyawarahkan secara baik dengan melibatkan BPD dan perangkat desa lainnya,” tegas Sekda Gowa.

Tak kalah menariknya, Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa Muh. Asrul, justeru meminta Saudari Kalsinah bersama perangkat desa lainnya agar tetap masuk kantor. Sebab pemberhentian yang dilakukan Kades Jipang dinilai tidak berdasar.

Begitu juga pernyataan Ketua BPD Jipang, Chintia Aprilia Irham, secara tegas tidak membenarkan adanya SK pemberhentian terhadap aparat desa yang dikeluarkan Kades Jipang karena tidak melibatkan BPD dalam pengambilan keputusan.

“Saya tegaskan, SK pemberhentian yang dikeluarkan Kades Jipang tidak berdasar dan telah melanggar. Mirisnya lagi SK tersebut dinilai cacat administrasi,” ketus Ketua BPD Jipang.

Sementara Camat Bontonompo, Danial Opo, saat dikonfirmasi ketika berada di RSUD Syeh Yusuf, mengaku tidak tahu menahu terkait SK yang dibuat dan dikeluarkan Kepala Desa Jipang yang memberhentikan aparatnya.

“Maaf saya tak punya kewenangan mengintervensi terkait SK yang dikeluarkan Kepala Desa,” tandas Camat Bontonompo.

Plt. Sekretaris Desa Jipang, Jamaluddin Kulle, membenarkan pemberhentian dua Kepala Dusun tersebut. Namun dia tidak tahu alasan pemberhentian yang dilakukan Kepala Desa.

“Iya benar, Kepala Desa Jipang telah memberhentikan dua kadus tersebut sesuai SK yang dikeluarkan. Tapi mengenai alasan pemberhentiannya saya tidak tahu,” ungkap Jamaluddin Kulle.

Dilain pihak, Kepala Desa Jipang Arifuddin Kadir Dg. Palallo kepada media ini mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas PMD dan Kecamatan, sebelum SK dikeluarkan, dan Pendamping Desa.

Hal tersebut menurutnya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2017, Perubahan No. 83 tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Terang Kades Jipang meski tidak menjelaskan dengan siapa di pihak Dinas PMD atau Kecamatan dirinya berkoordinasi.

Mengenai alasan dibuatnya SK pemberhentian 2 Kadus perangkat desa lanjut Arifuddin, yakni Kepala Dusun Pangkajene Mustari Dg Sila sebab dianggap usianya yang sudah diatas 60 tahun.

Sedangkan Kepala Dusun Jipang Kalasina Dg Memang, alasannya karena berdasarkan surat pengunduran diri yang dibuat sendiri Kalasina Dg. Memang pada tanggal 28 september 2018 silam, semasa pemerintahan Kepala Desa lama (Rosdiati majid Dg Datu).

Kemudian selanjut Kades Arifuddin Kadir menjelaskan konsideran dalam SK yang di dianggap ada poin yang keliru menyebutkan Perda Kabupaten Bojonegoro, sang Kades mengatakan sejauh ini SK sudah dia perintahkan sekretarisnya untuk di tembuskan ke Kantor Kecamatan melalui Sekretaris Kecamatan.

“Kalaupun ada terjadi kekeliruan penulisan di SK, akan segera di perbaiki”. Tutupnya.
(asa/fm)

JANGAN LEWATKAN