Aksi Buruh di Morowali Tolak RUU Omnibus Law

Sinyaltajam.com, Morowali- Serikat Pekerja Kabupaten Morowali melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law di Kantor DPRD Kabupaten Morowali di Desa Bahururu, Kecamatan Bungku Tengah, Senin, 20/01/2020.

Dalam orasinya Kordinator Lapangan Juswan menyampaikan bahwa Front Buruh Bersatu dan DPC FPE KSBSI Kabupaten Morowali menolak Omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Dalam aksi kali ini, Juswan menyampaikan ada delapan poin penolakan. Pertama, Tolak RUU Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) yang tidak melibatkan Serikat Buruh /Serikat Pekerja. Kedua, Keluarkan klaster tenaga kerja Dari UU Cilaka.

Ketiga lanjut Juswan, Tolak penghapusan jumlah pesangon, keempat, Tolak Kebaikan BPJS Kesehatan, kelima, Segera bentuk Tim khusus Ketenagakerjaan LKS Tripartite Kab Morowali.

Kemudian yang keenam, Segera bentuk LKS Tripartite Kabupaten Morowali. Dan ketujuh, Meminta agar segera di adakan mediator hubungan industrial Kabupaten Morowali. Serta yang terakhir, Membentuk ulang Dewan Pengupahan sesuai dengan Perundang undangan.

Aksi para Buruh tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morowali Kuswandi di ruang kantor DPRD Morowali.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Morowali, AKBP Bayu Indra Wiguno,S.H,S.IK,M.IK, anggota DPRD Subkan Matorang, Gafar Hilal, Serlan, Asisten II Pemkab Morowali Sukri Matorang, Asisten III Siti Amriah, Kadis Nakertrans Rahman Toppo, Sekretaris Nakertrans Ikhsan Lamidu, Kabid Hubungan Industrial Jamsostek Ahmad , Nur Kholis Kasiman HI, Jamsostek Andi Imran, Kaban Pol PP Kasim Heriyadi.

Sementara perwakilan dari Serikat Pekerja, yakni Muh Ali Suwardi, Juswan Paseba, Ronal, Katsaing, Hasin, Suardi , Dirjo Purwanto, Asfar, Hendra, Nur Alam Rahmat, Farit, Syahril dan Muh Junawir.

Ketua DPRD Kuswandi mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung apa yang menjadi tuntutan dari pendemo, dan hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk berita acara sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

” Hasil berita acara akan kita kirim kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan nampaknya dari delapan penolakan ini lima diantaranya adalah isu Nasional dan sisanya isu lokal Kab. Luwu.” kata Kuswandi.

Ketua DPC SPN Morowali Katzaing mengungkapkan, lima tuntutan akan di rekomendasikan untuk ditindak lanjuti ke pusat dan tiga tuntutan lainnya, pihak DPRD sendiri setuju kepada para buruh.

” Salah satu tuntutan kami perusahaan setempat mau tidak mau akan segera mendirikankan lembaga Tripartite,” ucap Katzaing.
(Rahman)

JANGAN LEWATKAN