Dewan Minta Tunjangannya Dinaikkan, Pemkab Bantaeng Bentuk Tim Taksasi

SinyalTajam.com, Bantaeng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng menyikapi keinginan anggota DPRD yang mengusulkan agar tunjangan terhadap 25 legislator dinaikkan tahun 2020 ini. Bahkan Keseriusan itu dibuktikan karena hingga memasuki pekan keempat bulan Februari ini para anggota dewan dikabarkan belum menerima gajinya.

Dari informasi yang diperoleh di lingkup Pemkab Bantaeng, ada dua jenis tunjangan yang diminta untuk dinaikkan yakni tunjangan transportasi dan perumahan. Hanya saja, dari 25 anggota DPRD, ada saja yang mempertanyakan gaji mereka yang belum diterima hingga saat ini.

Asisten III Pemkab Bantaeng, Asruddin, saat dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, belum adanya anggota dewan yang menerima gaji kemungkinan karena tidak memasukkan permintaan pencairan gaji.

“Mungkin saja pihak dewan belum mengusulkan permintaan pencairan gajinya,” ujar Asruddin, berdalih saat dihubungi via ponselnya.

Dia mengatakan, Pemkab atau bagian anggaran dipastikan mencairkan gaji legislator jika memang ada permintaan. Kalau tidak ada permintaan, maka pencairan sulit dilakukan.

Begitu juga ketika di konfirmasi Sekretaris DPRD Bantaeng, Haji Amiruddin P. Dia mengaku baru mengetahui kalau anggota dewan yang mengeluh belum terima gaji dari salah seorang legislator sekitar tiga hari lalu.

“Saya juga baru tahu kalau anggota DPRD Bantaeng belum menerima gaji. Itu kami ketahui lewat salah seorang anggota dewan. Tapi menyangkut alasan dewan belum terima gaji, saya tidak tahu dan saya no comen untuk itu,” singkatnya.

Terpisah, Plt Kepala Bagian Hukum Setkab Bantaeng, Muhammad Aswar SH, membenarkan adanya usulan permintaan kenaikan tunjangan anggota DPRD. Sebagai tindak lanjut permintaan tersebut, Pemkab telah membentuk tim taksasi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk yang ahli dalam menghitung harga berlaku dipasaran.

“Jadi menyikapi permintaan dewan, Pemkab membentuk tim taksasi. Sesuai permintaan tersebut maka ada 2 hal yang menjadi fokus peninjauan yakni tunjangan perumahan dan transportasi,” jelas Kabag yang akrab disapa pak Cua, Rabu (19/2/2020) di kantornya.

Dia mengatakan, keinginan dewan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRD.

PP itu kemudian ditindak lanjuti melalui peraturan bupati (Perbup) nomor 42 tahun 2017 tentang tata cara penetapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD. Namun dari produk hukum ini tidak serta merta diakomodir berdasarkan keinginan tapi lebih pada tingkat kewajaran.

“Jadi permintaan kenaikan tunjangan anggota DPRD bukan berdasarkan keinginan tapi mengutamakan kewajaran. Permintaan tersebut juga tidak boleh lebih tinggi dari DPRD Sulsel. Penetapan nilai atau harga yang dilakukan tim taksasi itu mengacu pada harga yang berlaku di daerah setempat,” ujarnya.

Intinya, kata dia, permintaan kenaikan kedua jenis tunjangan baik perumahan maupun transportasi itu, dihitung berdasarkan harga sewa rumah di pasaran termasuk sewa kendaraan di daerah setempat. Namun yang terpenting penetapannya tidak melebihi dari standar harga provinsi.

“Pemkab berkewajiban memberikan tunjangan sewa perumahan karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah dinas bagi anggota DPRD selain 3 pimpinan dewan yang sudah disiapkan terletak di perumahan Arakeke,” tandasnya. (asa)

JANGAN LEWATKAN