Diwarnai Beragam Catatan, Enam Fraksi di DPRD Lutim Setujui Perubahan Perda Nomor 8/2016

SinyalTajam.com, Lutim – Sebanyak enam fraksi di DPRD Luwu Timur (Lutim) menerima dan menyetujui perubahan peraturan daerah (Perda) yang diajukan Pemkab Lutim. Persetujuan keenam fraksi tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna dewan yang digelar, Jumat (6/3/2020) di gedung DPRD setempat.

Produk hukum daerah tersebut yakni Ranperda Perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pemandangan umum penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap perubahan perda tersebut dipimpin Ketua DPRD, H. Amran Syam, didampingi Wakil Ketua, H. Muhammad Siddiq BM. Sedangkan pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Sekda, Bahri Suli, Forkopimda dan segenap OPD Pemkab Luwu Timur

Pada paripurna itu, sejumlah fraksi memberikan masukan dan saran serta pertanyaan kepada Pemkab Lutim. Seperti yang disampaikan Fraksi PAN lewat juru bicaranya, Masrul menyatakan, perubahan kelembagaan harus dibarengi peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah.

“Ini dimaksudkan agar lembaga Pemerintah itu dapat berkinerja lebih profesional dalam melayani. Bahkan organisasi perangkat daerah tersebut juga diharapkan bisa lebih akuntabel,” ungkap Masrul.

Begitu juga Fraksi Nasdem yang mengharapkan melalui penataan kelembagaan ini dapat mengefektifkan pelayanan Pemerintahan diberbagai sektor.

Senada dengan itu, Fraksi Gerinda, justeru secara tegas meminta agar penyusunan kelembagaan harus bebas dari kepentingan politik. Sehingga Perda yang disusun dapat berjalan baik dan tepat sasaran.

“Intinya penataan kelembagaan harus menempatkan aparatur Pemerintah sesuai kemampuan dan skillnya. Sehingga restrukturisasi kelembagaan dapat lebih berjalan optimal,” jelas Sunawar Arisal, jubir fraksi Golkar

Sedangkan jubir Fraksi Hanura Rully Heriawan menyarankan, Pemerintah harus secepatnya melakukan pengisian posisi jabatan pada lembaga yang mengalami perubahan. Tujuannya agar tidak menghambat jalannya roda organisasi.

“Jadi kelembagaan baru nantinya dapat lebih baik dan profesional. Pemisahan Dinas Pendapatan sebagai lembaga baru yang terlepas dari Dinas Keuangan, diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam meningkatkan sektor-sektor pendapatan,” tandas Leonar Bongga dari Fraksi PDI Perjuangan. (as)

JANGAN LEWATKAN