Virus Corona Tenggelamkan Isu Omnibus Law

MAKASSAR,sinyaltajam.com – Merebaknya Virus Corona (Covid-19) membuat dunia seketika terguncang, virus menular yang menyebabkan sesak nafas akut, pneumonia, pilek, influenza ini awalnya ditemukan di Wuhan, China pada tahun 2019 dan diduga berasal dari pasar makanan laut Wuhan.

Memasuki awal tahun 2020 diberitakan hingga kini korban virus tersebut sudah menyebabkan ribuan orang dari berbagai belahan dunia meninggal.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers menyatakan secara resmi virus corona (COVID-19) sebagai pandemi.

Berdasarkan Wikipedia, Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang; penyakit atau kondisi tersebut juga harus menular. Misalnya, kanker bertanggung jawab atas banyak kematian tetapi tidak dianggap sebagai pandemi karena penyakit ini tidak menular.

Setelah pengumuman pandemi tersebut, beberapa negara lansung melakukan tindakan pencegahan, salah satunya di Arab Saudi, tindakan penanggulangan dilakukan dengan cara menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah dan kunjungan ke masjid Nabawi, penutupan kegiatan pembelajaran di sekolah – sekolah hingga pentutupan Masjidil Haram dan lokasi Ka’bah.

Tak ingin kalah, pemerintah Indonesia juga terjun untuk ikut andil dalam mengambil langkah yang dinilai ampuh dalam penganggulangan vius ini.

Setelah pejabat publik Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi diumumkan sebagai korban positif virus corona, bersamaan dengan itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menetapkan wabah tersebut sebagai Bencana Nasional.

Hal ini menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengeluarkan surat edaran kepada setiap instansi terkait pengehentian segala aktivitas baik sekolah, perguruan tinggi, maupun kegiatan yang melibatkan banyak orang di ruang publik.

Propaganda virus corona pun gencar dilakukan di televisi dan berbagai tempat secara terus menerus bahkan sebagai ajang perdebatan di kancah nasional hingga, kata Tan Malaka ‘mempengaruhi kesadaran masyarakat’. Seolah-olah mengatakan kepada kita bahwa covid-19 adalah satu-satunya topik yang paling urgent di negeri ini, sehingga kebijakan umum yang masih hangat dan tidak kalah penting untuk diperdebatkan sebelumnya, akhirnya terlewatkan dan menghilang.

Keberadaan Ombinus Law pun dikalangan publik bagaikan angin yang sekedar lewat, sejenak sempat viral tetapi ditenggelamkan kembali. Harapannya pemerintah mampu memberikan konstribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja (Cilaka) dan mengurangi jumlah pengangguran.

Jika alasannya adalah untuk menekan jumlah angka pengangguran, sejenak memang terdengar luhur tapi dibalik itu apakah mampu menjamin kesejahteraan kaum pekerja? Dan siapakah yang paling diuntungkan?

Salah satu perubahan yang menggerogoti nasib kelas pekerja dalam Omnibus Law adalah sistem upah yang tidak lagi diberikan berdasarkan sistem upah minimum perbulan tetapi, berdasarkan banyaknya jam yang dihabiskan untuk bekerja dan hal ini tidak akan terbayarkan jika pekerja melakukan pengambilan cuti, melahirkan, beribadah, sakit, dan sebagainya.

Jika direfleksi secara kritis, kebijakan ini sangat menguntungkan kapitalis yang menekan jumlah pengeluaran dan mendapatkan hasil yang banyak. Membuat pekerja seperti mesin produksi, bekerja terus-terusan dengan gaji dibawah upah minimum, sehingga sulit untuk menutupi rata-rata kebutuhan keluarganya. Belum lagi pengeluaran yang semakin besar dikarenakan kurs rupiah juga tidak mau kalah dalam memperlebar jurang antara nilai dollar yang sudah menyentuh angka Rp 16.000.

Alasannya membuka lapangan kerja selebar mungkin namun, justru mereduksi tenaga kerja lokal karena akan semakin mempermudah Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Kerawanan posisi pekerja dalam hubungannya dengan pengusaha, jika terjadi pelanggaran, kaum pekerja tidak lagi bisa melaporkan pengusaha dengan ancaman pidana karena dalam Omnibus Law pengusaha hanya diberikan hukuman berupa sanksi administratif. Mudah saja bagi kaum kapital melanggar kebijakan, karena hanya disanksi denda.

Memang benar tujuannya untuk mensejahterahkan, tetapi yang disejahterahkan adalah kapitalis. kaum pekerja akhirnya terdegradasi oleh kebijakan yang katanya dibuat oleh wakil rakyat.

Penulis berharap melalui tulisan ini, masyarakat memiliki kesadaran bahwa negeri ini memiliki persoalan yang kompleks dan tidak kalah penting dari virus corona. Kesadaran ini tidak akan tercapai jika dengan mudah termakan propaganda, dan memang itulah yang diinginkan oleh pemerintah. Paulo Freire mengatakan bahwa Penguasa tidak akan membiarkan yang ‘dikuasainya’ menyadari ketidakadilan sosial yang sengaja dilakukan.

(Opini: Muh.Rezky/Mahasiswa UNM)

JANGAN LEWATKAN