Husler Minta Dinas Yang Tangani Dampak Sosial Pandemi Covid-19, Segera Beri Bantuan Sembako

Malili Sinyaltajam.com– Usai lakukan Video Conference dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D terkait dampak sosial mewabahnya Covid-19, Bupati Luwu Timur H. Muh. Thoriq Husler langsung menginstruksikan Dinas terkait untuk segera lakukan persiapan pemberian bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (Sembako), bagi setiap warga yang benar-benar terdampak.

Hal itu dijelaskan Masdin, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Lutim. Menurutnya, Bupati Lutim menginstruksikan secara lisan kepada beberapa Dinas yang terkait menangani dampak sosial Pandemi Covid-19.

“Usai melakukan Video Conference, Bupati langsung menginstruksikan beberapa dinas yang menangani dampak sosial Covid-19, agar bertindak cepat tanpa harus menunggu adanya peraturan resmi dari pusat.” kata Masdin saat ditemui Sinyaltajam.com, Kamis (09/04/2020).

Tindakan cepat yang dimaksud Bupati, lanjut Masdin, adalah penyelesaian pendataan warga yang memang betul terdampak oleh Covid-19. Oleh sebab itu, telah ada Relawan Desa dan Relawan Sosial yang sebelumnya sudah bekerja melakukan pendataan tersebut.

“Data ter-update warga yang memang betul terdampak Covid-19 itulah yang kelak akan diprioritaskan untuk dibantu, sebab jangan sampai ada warga yang sudah memperoleh bantuan lansung tunai (BLT) dan (PKH) serta bantuan lainnya dari pusat, lantas dapat lagi dari bantuan Sembako. Boleh jadi ada juga yang tidak layak namun menerima bantuan lagi. Nah inilah sebabnya mengapa harus data yang ter-update yang harus dipakai oleh Pemerintah Daerah.” ungkap Masdin.

Para Relawan pada dasarnya sudah mengetahui data warga yang benar terdampak, mereka telah diperintahkan mengidentifikasi warga, sehingga datanya nanti sangat akurat. Para Relawan tersebut kerjasama Relawan Desa dan Relawan dari Kemensos. kata Masdin yang juga adalah Kadis Kominfo Kab. Lutim.

Kemudian mengenai persiapan anggaran, Jubir Gugus Tugas Penanganan Covid-19 itu mengungkapkan dari hasil reposisi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini, Pemda Lutim telah menyisihkan sejumlah Rp285.070.000.- untuk social safety net/jaring pengaman sosial.

“Selain untuk jaring pengaman sosial itu, ada juga anggaran untuk dampak ekonomi sejumlah Rp1.320.000.000,- yang bisa digunakan untuk operasi pasar. Dan selanjutnya masih ada anggaran tak terduga sebesar Rp2 milyar yang telah dipersiapkan” ungkapnya.

Ada hal menarik yang disampaikan tadi oleh Bupati terkait Dana Desa, tambah Masdin. Dana Desa bisa digunakan untuk bantuan tunai sejumlah 10 persen untuk penanganan Covid-19 kepada warga yang memang terdampak langsung.

Namun yang jadi pertanyaan, seberapa peduli Pemerintah Desa terhadap dampak sosial dan ekonomi dari mewabahnya Covid-19 ini.

Sekedar diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D bersama Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Kepala BNPB selaku Kepala Gugus Tugas Pusat dan Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam Vidcon.

Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penangan covid-19.

Mendagri memaparkan terkait hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Daerah (Pemda) . Perlu disadari bersama, Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun pada aspek sosial sehingga pemerintah daerah perlu serius dalam melakukan jaring pengaman sosial/social safety net agar tak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Kemudian menyamakan persepsi antara pusat dan daerah terkait dengan implementasi sosialisasi PSBB dan tentunya bagaimana kesiapan daerah mengenai jaring pengaman sosial. Mendagri menegaskan bahwa prinsip jaring pengaman sosial adalah cukup untuk yang memerlukan dan tepat sasaran.
(Mr/Ml)

JANGAN LEWATKAN