Harga Phonska Melambung, Petani di Mahalona Raya Menjerit

MAHALONA,sinyaltajam.com – Para petani di 5 (Lima) desa yang ada di Mahalona Raya Kabupaten Lutim menjerit, pasalnya terpantau beberapa petani mengeluhkan harga pupuk jenis Phonska yang melambung tinggi.

Dalam investigasi dan pantauan tim sinyaltajam, harga pupuk Phonska yang merupakan pupuk bersubsidi itu dipasaran mencapai harga Rp 140.000 ( Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) bahkan terkadang ada yang menjual dengan harga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

” Petani di wilayah Mahalona sangat menginginkan harga pupuk bersubsidi di jual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah di tentukan dari pemerintah,” ungkap Bakhtiar,salah seorang petani di Mahalona.

“Alasan kami meminta harga pupuk diturunkan karena sekarang jalan menuju Mahalona Raya sudah bagus dan tidak seperti tahun sebelumnya, jadi dari harga Rp 140 ribu atau 150 ribu rupiah itu di turunkan , biar petani kami disini dapat menikmati seperti harga di wilayah lainnya,”harapnya kepada sinyaltajam, Rabu (15/04).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian melalui Kabid PSP dan Kasie Pupuk dan Alsintan, Lina saat di komfirmasi via Selulernya mengatakan terkait keluhan petani di daerah Mahalona itu sudah ada laporannya dari PPL dan sudah di tindak lanjuti. Dari hasil surat laporan verifikasi pupuk bersubsidi dinas pertanian dengan nomor surat 520/405/Distan/2020.yang di keluarkan pada 9 Maret 2020.

Dimana dalam surat tersebut menyampaikan di kecamatan Towuti telah di temukan Rezki Tani desa Mahalona menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani tidak menggunakan berdasarkan eRDKK ditemukan harga pupuk bersubsidi dijual diatas harga eceran tertinggi (HET).

Menurut Lina, pengecer tidak boleh menjual harga di atas Rp 140.000 apalagi sampai Rp 150.000 rupiah. Terkecuali diantarkan dan itupun juga sesuai kesepakatan antar petani dan pengecer.

“Cuman saja kalau harga Rp 140.000 atau Rp 150.000 itu sangat berlebihan dan kami sudah pernah kasih surat teguran bahkan sudah sampai laporannya ke koperindag karena Koperindaglah yang mengeluarkan izin usahanya bukan kami,” tuturnya.

Diapun menambahkan sebelum  Reski Tani itu pernah ada harga Rp 125.000 dengan ongkos antar sampai kedalam Mahalona.

Sangat jelas dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020, Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Dalam aturan menjelaskan tentang syarat, tugas, dan tanggung jawab dari produsen, distributor, dan penyalur atau pengecer hingga HET pupuk bersubsidi yang wajib diikuti oleh distributor dan pengecer ketika menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani.

Meskipun ada aturan atau teguran dari Dinas terkait, tetap saja pengecer pemilik Toko Rezki Tani di duga tidak mengindahkan peraturan dan teguran tersebut.

Buktinya saat sinyaltajam melakukan konfirmasi ke pemilik toko, Ikbal mengakui harga jenis NPK Phonska Rp 140. 000 itu dengan ongkos antar sampai ke Mahalona.

“Jadi harga pupuk Phonska (NPK) itu sampai di Wondula Rp 115.000, hanya saja karena diantar sampai ke dalam Mahalona menggunakan mobil tongkang yang di sewa jadi harga Rp 140.000, sesuai kesepakatan petani. Apalagi terkadang kami menggukan solar eceran dan kadang kadang kami tidak dapat solar terpaksa beli eceran, ” ucapnya Ikbal.

Sementara itu, Ketua Gapoktan Libukan Mandiri Sahrul T. mengatakan dirinya pernah tanya di kolompok tani di Blok D terkait harga pupuk yang dia beli ke pengecer dan diapun menjelaskan harga Rp 150.000 persak.

“Sayapun bingung bahkan sudah saya sampaikan ke pengecernya agar harga di turunkan sesuai harga HET. Dan biar kami yang ambil di Wondula pintah Sahrul ke Baim waktu itu. Namun pemilik toko tersebut tidak menyetujui permintaan saya,” ucap Sahrul.

Sahrul menyampaikan saat dirinya menawar harga HET mestinya Ikbal saat itu melepas dengan harga Rp 130.000 , dengan catatan ambil sendiri di Wondula.

” Seharusnya penjualan ke kelompok tani harga HET harga resmi dari pemerintah Rp 115.000, karena kelompok tani kami resmi dan punya akta notaris dan berbadan hukum,” tutur Sahrul ketua Gapoktan Karya Bersama sekaligus Kasi Pemerintahan desa Libukan Mandiri.

(tim/red1)

JANGAN LEWATKAN