Surat penangguhan kredit ASN dan DPRD, Husler : itu hanya surat permohonan

Lutim,Sinyaltajam.com–Terkait surat permohonan pemerintah Daerah kepada Lima Bank yang beroperasi di Luwu Timur, yaitu PT Bank Sulselbar, Bank BNI, Bank BRI , Bank BTN dan Bank Mandiri Malili dan Sorowako untuk keringanan atau penangguhan pembayaran kredit bagi Aparatur sipil Negara dan Anggota DPRD yang ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur tertanggal 27 April 2020 mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.

Bupati Luwu Timur Ir. H. Muh. Thoriq Husler usai laksanakan video Confrence di aula rapat pimpinan kantor Bupati di puncak indah Malili saat ditemui Sejumlah wartawan menyatakan bahwa surat yang ditandatangani dan ditujukan ke Lima Bank itu sipatnya permohonan, jika hal itu dapat dikabulkan maka permohonan itu dapat direalisasikan, namun jika permohonan itu ditolak maka sepenuhnya ada ada kewenangan Bank yang bersangkutan, ini cuma permohonan saja, tegas Husler dengan santai.

Menurut mantan kadis PU – PR itu , diterbitkannya surat permohonan penangguhan dan keringanan pembayaran kredit bagi ASN dan anggota DPRD dikarenakan adanya peraturan Otoritas jasa keuangan (OJK) nomor 11 THN 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclicical dampak penyebaran Corona virus disease 2019, hal ini yang dijadikan acuan, sehingga pemerintah menerbitkan surat permohonan tanpa ada intervensi lainnya, semua tergantung bank yang menilainya, kata Husler

Sementara kepala cabang Bank Sulselbar Luwu Timur Idham saat dikonfirmasi terkait surat Permohonan Bupati Luwu Timur menyatakan bahwa kita melihat rujukan Peraturan OJK nomor 11 THN 2020, surat permohonan pemerintah daerah kita hargai, namun keputusannya tentu kita mengacu kepada aturan yang ada, karena ada beberapa kabupaten di Indonesia yang juga mengusulkan hal yang sama dan hingga saat ini belum ada yang laksanakan, Kunci Idham dibalik Telepon.Tim

JANGAN LEWATKAN