Rapat Paripurna Penyerahan Catatan dan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019

Malili, SinyalTajam.com– Rapat Paripurna secara Video Conference di kantor DPRD Kab. Lutim digelar hari ini dalam agenda Paripurna penyerahan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019. Selasa, (28/04/2020).

Dalam Catatan dan Rekomendasi yang disampaikan Ketua DPRD Kab. Lutim HM. Siddiq BM, bahwa berdasar dari Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan angin segar kepada Pemerintah Daerah berupa diskresi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah menurut azas Desentralisasi, Deconsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah.

Melalui Otonomi Daerah, lanjut Siddiq, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk lebih leluasa dan fleksible atau dinamis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi unggulan masing masing daerah, kondisi sosial budaya dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

lebih jauh disampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 pada dasarnya merupakan Progress Report atas kinerja pembangunan daerah selama satu tahun dan menjadi instrumen evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD, terutama berkenaan dengan tingkat keberhasilan dalam proses pencapaian misi dan visi Kepala Daerah.

Agar penilaian terhadap LKPJ dapat dilakukan secara obyektif, jujur, dan bebas dari pretensi apapun, DPRD menggunakan sejumlah Indikator kinerja terukur, yaitu Indikator makro untuk mengukur tercapaianya tujuan kebijakan, Indikator mezo untuk mengukur derajat ketercapaian tujuan program dan Indikator mikro untuk mengukur tercapainya tujuan atau target kegiatan.

“Sejumlah catatan dan Rekomendasi DPRD ini, semata mata dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi Kepala Daerah dan dilakukan dengan semangat kemitraan atau kerjasama, secara fungsional untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.” ungkap Siddiq.

Selain itu, DPRD Kabupaten Luwu Timur melalui Pansus LKPJ DPRD, telah mempelajari, menganalisis dan melakukan pembahasan LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 bersama para SKPD, yang secara umum telah memenuhi target dari apa yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2019.

Dari hasil analisis terhadap LKPJ dimaksud, DPRD, kata Siddiq, menemukan beberapa keberhasilan atas pencapaian tujuan kebijakan, keberhasilan atas pencapaian program.

“Secara umum LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2019 cukup memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan LKPJ Tahun 2018 yang lalu. Hal ini sangat penting bagi DPRD agar dapat memberikan penilaian yang lebih obyektif (berbasis data) atas kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Indikator Makro, Kinerja Pemerintah daerah dapat dikatakan cukup baik (berhasil) dalam merealisasikan tujuan kebijakan daerah. Meskipun demikian masih terdapat beberapa sub indikator makro yang datanya belum disajikan dalam LKPJ 2019 ini.” papar Wakil Ketua DPRD.

Dilihat dari indikator mezo, DPRD menilai LKPJ Tahun 2019 ini sudah banyak kemajuan dibanding LKPJ tahun 2018 terbukti sudah ada beberapa urusan yang data indikator mezonya tersaji dalam LKPJ 2019 ini. Beberapa urusan tersebut antara lain urusan Pendidikan, Kesehatan dan pertanian dalam arti luas.

“Dilihat dari indikator kinerja mikro, sebanyak 27 Urusan Umum Pemerintahan yang meliputi 295 Program, 181 program telah mencapai target, 101 program tidak mencapai target, 9 program tidak dianggarkan dan 4 program lainnya tidak terdapat realisasi fisiknya.
Untuk indikator kinerja mikro urusan Pemerintahan Umum yang meliputi 82 program, telah mencapai target sebesar 47 program (57,32%) sedangkan sisanya sebanyak 35 program atau sebesar 42,68% tidak mencapai target yang telah ditentukan.
Kinerja Keuangan Daerah relatif cukup baik, terutama dilihat realisasi dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.” urainya.

Sementara itu, SILPA tahun 2019 masih relatif besar dibandingkan dengan SILPA yang dianggarkan, namun demikian dibandingkan SILPA tahun 2018 sudah jauh lebih baik (lebih kecil dibanding tahun 2018).

Meskipun kinerja Pemerintah Daerah secara umum dapat dikatakan cukup baik, tetapi masih terdapat 98 kegiatan yang realisasi anggaran/keuangannya berada dibawah batas toleransi sebesar 60%. Hal ini perlu menjadi perhatian terutama bagi para Kepala OPD yang mengajukan rencana kegiatan maupun Ketua Tim Asistensi Pemerintah Daerah. Tambah Siddiq.

Untuk LKPJ 2019 direkomendasikan data yang belum disajikan harap dilengkapi. Hal ini penting agar penilaian atas keberhasilan Pemerintah Daerah baik dilihat dari indikator makro, indikator mezo dan indikator mikro dapat dilakukan secara obyektif dan komprehensif.

Meskipun dilihat dari indikator mikro, hampir semua SKPD telah melaksanakan program/kegiatannya, namun masih ditemukan banyak program/kegiatan yang realisasinya belum mencapai 100%. Disamping itu terdapat program/kegiatan yang datanya tidak disajikan dalam LKPJ tahun 2019 ini. Oleh karena itu direkomendasikan untuk LKPJ tahun 2020 agar datanya disajikan secara lengkap.

Terkait dengan masih banyaknya data tahun 2019 yang belum dilaporkan, karena belum final perhitungannya, direkomendasikan agar tetap melaporkan perhitungan data dimaksud dengan membubuhkan tanda bintang (*). Hal ini penting dilakukan agar pembaca LKPJ termasuk juga DPRD memperoleh gambaran sekalipun sifatnya masih sementara.

Untuk meningkatkan kemampuan fiscal daerah, PAD agar ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dengan cara menentukan target yang realistis sesuai dengan potensi PAD yang sesungguhnya. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan diversifikasi retribusi daerah kiranya menjadi salah satu kebijakan yang perlu diambil, guna menggenjot pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan fiscal terhadap pemerintah pusat secara berangsur-angsur dapat dikurangi.

Hal yang juga sangat penting menurut Ketua DPRD, yakni SILPA sebesar 26 Milyar lebih agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk merealisasikan program yang tertunda pelaksanaannya dan dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Mengingat APBD pada dasarnya merupakan dana publik (public money) yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada setiap SKPD yang secara langsung berhubungan dengan pemberian pelayanan publik, direkomendasikan untuk mengindahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk menguji dan mengetahui mutu/kualitas pelayanan yang diberikan, wajib bagi SKPD yang bersangkutan untuk melakukan survey dan menghitung besarnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Terkait dengan seluruh rekomendasi tersebut DPRD akan terus mengawal tindakan konkrit apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan pada saat yang bersamaan DPRD akan meminta laporan tindak lanjutnya. Pungkas HM. Siddiq BM.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD, H. Amran Syam, didampingi Wakil Ketua DPRD, HM. Siddiq BM, dan Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, serta dihadiri para anggota DPRD, Kepala Bapelitbangda dan Kepala DPKD.

Tak hanya itu, turut dihadiri melalui video conference, Wakil Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Pabung Martinus, Wakil Ketua DPRD, H. Usman Sadik, Polres Luwu Timur, beberapa anggota DPRD, Sekda, Bahri Suli serta pejabat eselon lingkup Pemkab Luwu Timur.
(Mr/Mal).

JANGAN LEWATKAN