Dinas PUPR Tetap Optimis Rampungkan Pembangunan Infrastruktur

Capaian Dinas PU
Kadis PuPR: Drs. Syahrir Sain

Malili,Sinyaltajam.com-Pemerintah  KabupatenLuwu Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berpacu melakukan berbagai program kegiatan khususnya dalam pembangunani kegiatan infrastuktur jalan, jembatan dan kegiatan lainnya. Tentunya pembangunan tersebut tetap mengacu pada dokumen tata ruang atau sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Kadis PUPR Lutim Syahrir Sain memaparkan, memasuki triwulan ke dua di APBD 2019, progress pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lutim, cukup mengalami kendala dengan mewabahnya virus Corona yang melanda dunia. Akibatnya, hampir sebagian besar kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat dikerjakan.

“Kami terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah ini demi kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Bukan apa-apa, pembangunan itu dapat terlaksana itu ditentukan dengan perencanaan dan penganggaran. Tentunya dalam pelaksanaanya harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada agar bisa berjalan dengan baik,” urainya.

Kepada jajarannya diharapkan agar serius menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga kedepan program yang telah direncanakan bisa berhasil sesuai target serta penuh tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai bidangnya dan selalu menerapkan kedisiplinan.

Jika mengacu pada rencana program khusus pembangunan infrastruktur tahun 2020 ini cukup terkendala. Itu disebabkan proyek pembetonan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) non status atau biasa disebut DAK Afirmasi senilai Rp13 miliar itu tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya, Pemerintah Pusat menarik kembali anggaran tersebut untuk penanganan covid-19.

“Penarikan kembali anggaran DAK Afirmasi senilai Rp13 miliar itu oleh pemerintah pusat, itu berdampak dengan tidak dilanjutkannya proyek pembetonan yang secara teknis dikendalikan oleh bidang Bina Marga,” jelas Sahri Sain.

Selain itu, beberapa kegiatan pembangunan lainnya juga untuk sementara terhenti alias tidak bisa berjalan sesuai program seperti di bidang Cipta Karya melalui pembangunan sanitasi yang menelan anggaran Rp 11,3 miliar lebih. Begitu juga proyek peningkatan air bersih dengan anggaran sebesar Rp12,4 miliar lebih sehingga Sehingga totalnya mencapai Rp23,7 miliar lebih yang anggarannya ditarik pemerintah.

Kemudian ada dua kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air juga tidak dapat dilanjutkan prosesnya. Padahal kegiatan proyek yang rencana menggunakan anggaran masing-masing Rp 2,4 miliar dan Rp 2,1 miliar itu sudah dalam proses tender.

Jadi ada sekitar Rp 40 miliar anggaran DAK ditarik pemerintah pusat sehingga membuat beberapa kegiatan proyek fisik di Luwu Timur tahun ini gagal dilaksanakan. Diharapkan kondisi ini bisa dimaklumi karena negara saat ini membutuhkan anggaran cukup besar untuk penanganan virus Corona.

Dia menyebutkan, pasca penarikan kembali anggaran pembangunan kegiatan fisik oleh pemerintah, daerah tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi anggaran DAK adalah dana transferan dari pemerintah pusat ke daerah. Dimana anggaran tersebut bisa digunakan atau dibayarkan setelah kegiatan proyek dilaksankan dan dibayar sesuai bobot pekerjaan.

“Jadi peruntukan anggaran DAK tidak seperti anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap bulan di tansfer ke daerah untuk berbagai kegiatan pemerintahan termasuk membayar gaji pegawai. Sedangkan DAK suatu waktu bisa ditarik, kalaupun sudah ada kegiatan yang terlaksana itu bisa dihentikan dan pekerjaan dibayar sesuai bobot,” jelasnya.

Namun begitu, pemerintah daerah tetap menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dengan harapan ada kebijakan lain setelah penaganan covid-19 dianggap selesai. Meskipun sesungguhnya daerah cukup kesulitan dengan kondisi ini karena kemungkinannyaa ada saja program pemerintah daerah yang tidak terlaksana.

Jika merujuk pada SK Bupati Lutim tahun 2016, kebutuhan infrastruktur jalan di Lutim yang mencapai 1.889, 273 kilo meter yang merupakan kebutuhan program jangka panjang daerah. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Luwu Timur.

Untuk tahun anggaran 2020 ini, peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan, Pemkab Lutim telah menganggarkan peningkatan jalan dan jembatan sebesar Rp 101 miliar namun yang terealisasi mencapai Rp 75 miliar. Anggaran tersebut masing-masing diproyeksikan untuk peningkatan jalan senilai Rp 70 miliar dan pembuatan jembatan sebesar Rp5 miliar.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di daerah khususnya peningkatan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten seperti jalan kolektor dan jalan antar desa. Ini dilakukan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat termasuk yang ada di pedesaan.

Lewat Infrastruktur jalan yang sudah memadai, maka dipastikan investor pasti ingin membuka usaha di kabupaten yang semakin lama setiap tahunnya mengalami perkembangan cukup pesat.

“Pemerintah daerah tetap mengutamakan pembangunan pro rakyat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Jika pembangunan infrastruktur di daerah Bumi Batara Guru ini terus meningkat tiap tahunnya, maka arus transportasi barang dan jasa antar desa dan daerah dapat berjalan lancar. Ini juga sekaligus untuk membuka keterisolasian daerah,” ujarnya.

Melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah khususnya pada sektor pembangunan sarana dan prasarana jalan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentunya dengan terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang semakin mantap. Sabtu (09/05) .(Tim)

JANGAN LEWATKAN