Antisipasi Pandemi Kian Merebak, Pemdes Se-Mahalona Raya dan Anggota DPRD Lutim Lakukan Musyawarah

Mahalona, Sinyaltajam.com– Untuk lebih maksimal mengantisipasi dan memutus mata rantai Covid-19, Pemerintah desa se-Mahalona Raya bersama tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Lutim lakukan rapat musyawarah di Kantor Desa Libukan Mandiri, Jumat (15/05/2020).

Salah seorang Anggota DPRD Kab. Lutim, H. Usman Sadik yang hadir pada kesempatan itu mengatakan Pemdes se-Mahalona Raya sepakat dalam musyawarah untuk membenahi kesepakatan sebelumnya.

Hal itu dilakukan, kata Usman Sadik karena masih adanya beberapa hal yang dinilai kurang maksimal dilaksanakan oleh Gugus Tugas setempat. Sehingga kemudian dianggap perlu untuk dilakukan pembenahan, agar bisa lebih efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 khususnya di wilayah Mahalona Raya.

“Musyawarah dilaksanakan untuk membenahi kesepakatan sebelumnya yang dinilai kurang maksimal, Pemdes semahalona raya berharap Gugus Tugas bisa lebih tegas dan terkoordinir dalam upaya pencegahan Covid-19 yang kian merebak,” ujar Usman Sadik.

Dalam perkembangan informasi terakhir, setelah dilakukan rapid test, terdapat 2 orang warga Mahalona Raya yang reaktif rapid testnya, imbuh Usman Sadik.

Dalam musyawarah tersebut, ada beberapa poin yang disepakati untuk dibenahi guna memaksimalkan pencegahan dan penanganan Covid-19 oleh Gugus Tugas yang berada di Mahalona Raya.

Poin pertama, disepakati masyarakat yang hasil rapid testnya reaktif Covid 19, wajib isolasi mandiri atau disikapi dengan SOP penanganan Covid 19 oleh pihak PKM Mahalona dan Kepala Desa dan Kapospol Mahalona Raya serta Babinsa.

Yang kedua, Kepala Desa menugaskan hansip dan aparat desa untuk berjaga di posko Tole 1 orang shift yang didampingi oleh Kapospol Mahalona Raya dan Babinsa, Kepala Desa masing-masing menanggung konsumsi selama bertugas.

Poin ketiga, Puskesmas Mahalona BPD se Mahalona Raya dan relawan menyesuaikan jadwal piket Posko Tole.

Ke empat, angkutan umum di izinkan beroperasi dengan hanya 3 kali seminggu, yakni Senin, Rabu dan Sabtu dengan rute Mahalona-Wawondula.

Poin kelima, untuk sementara waktu pekebun/petani yg bukan penduduk Kecamatan Towuti tidak diizinkan masuk beraktifitas.

Kemudian poin selanjutnya, melarang sementara waktu pedagang sayur, ikan, ayam, sembako yang berasal dari luar. KTP/domisili Mahaloba Raya untuk masuk berdagang di Mahalona raya, dengan catatan pedagang lokal tidak menaikkan harga.

Poin ketujuh, untuk mobil pengangkut material dan BBM, diperbolehkan masuk Mahalona Raya dengan catatan tujuan pembongkaran yang jelas dan identitas KTP atau SIM dititipkan di Posko Tole.

Dan pada poin terakhir, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke luar wilayah Kecamatan Towuti harus membawa surat izin/keterangan dari Kepala Desa atau yg didelegasikan Kepala Desa.

Sewaktu waktu kesepakatan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dilapangan dalam rapat evaluasi. Dengan berlakunya kesepakatan ini maka kesepakatan sebelumnya digugurkan. (Mal)

JANGAN LEWATKAN