KELOMPOK TANI SAWIT APRESIASI PENYULUHAN DAN PEMBEKALAN HUKUM LEGAL OFFICER KOPERASI KAMU

Lutim,Sinyaltajam.com–Puluhan Kelompok Tani sawit Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan mendapat penyuluhan dan pembekalan hukum “Pentingnya Sertifikat Tanah dalam Aspek Legalitas dan Ekonomi” yang dilaksanakan Legal Officer Koperasi Agro Mandiri Utama (KAMU) Luwu Timur.

Kegiatan yang digelar di Kantor Koperasi KAMU di Desa Mandiri Kecamatan Tomoni Luwu Timur ini mendapat apresiasi dari para petani yang ikuti dalam sosialisasi yang di gelar pada hari Sabtu, 13 Juni 2020.

Ketua dan Sekretaris kelompok tani sawit yang mengusulkan lahan peremajaan kelapa sawitnya di bekali ilmu hukum yang berkaitan dengan legalitas tanah sebagai sumber perekonomian para petani.

Banyak pujian dan apresiasi yang datang dari para ketua kelompok tani. Mereka sangat senang dengan adanya penyuluhan hukum gratis yang di prakarsai oleh koperasi KAMU bersama Tim Legal KAMU Advokad REI Asociated Ronald Efendi,SH. MH bersama Adi Bintang, SH.

“Saya selaku ketua kelompok tani lumbewe sangat senang dan sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan ini, saya memiliki kebanggaan tersendiri bergabung di Koperasi KAMU. kenapa demikian, selain kami dapat mengelolah tanah kami. kami juga di bekali bimbingan pengetahuan hukum secara gratis,”bebernya Nahris.

Sementara, Ronal Efendi, S.H.M.H dalam materinya menjelaskan kegiatan ini guna memahami dan menambah pengetahuan di bidang hukum.

“Kami berharap para petani tidak saja mengetahui cara bercocok tanam akan tetapi minimal mampu memahami aturan yang berlaku sesuai dengan hukum nasional Indonesia, pungakas Ronald.

“upaya penyadaran hukum mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan hak atas tanah sekaigus dalam upaya untuk membentuk ketertiban dalam masyarakat sebagai bentuk untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, lanjutnya.

Sementara itu direktur DPN REI Adi Bintang, SH saat menyampaikan paparan materinya banyak memberikan pandangan nilai ekonomi atas sertifikat tanah.

“Adanya kemajuan ekonomi, maka makin bertambah banyak tanah rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi seperti tanah dijadikan obyek dalam jual beli hak atas tanah, juga tanah sebagai jaminan utang. Karena itu makin terasa perlunya jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang pertanahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dalam pasal 19 ayat 2 hurup (c) UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari kegiatan pendaftaran tersebut maka akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktia yang kuat,”urai Adhi Bintang.

(Ml)

JANGAN LEWATKAN