Bantu Ekonomi Rakyat, ATR/BPN Lutim Daftarkan 2.000 Peta Bidang Tanah Lewat PTSL

Lutim, Sinyaltajam.com – Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Luwu Timur.tahun 2020,ini sudah sebanyak 2.000 lebih petak bidang tanah yang disertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL).

Menurut Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Irma Winarni S, SH.M.H, lewat program tesis/PTSL tersebut, ATR/BPN Lutim terus berupaya menuntaskan target pensertifikatan bidang tanah di seluruh wilayah desa di Lutim.

“Jika mengacu target Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia, maka pemerintah mengharapkan seluruh bidang tanah bisa dituntaskan legalitas hukumnya atau disertifikatkan hingga tahun 2024,” kata Irma, Rabu (24/6/2020).

Menurut dia, untuk menuju target penuntasan program sertifikat bidang tanah di wilayahnya, pihaknya mengajak seluruh aparat dari berbagai jenjang mulai camat, kepala desa, ketua RW dan ketua RT untuk membantu menyosialisasikan program PTSL kepada warganya atau dibutuhkan keterlibatan semua pihak.

Dikatakan, selama dua tahun yakni 2019 dan 2020 program PTSL telah berjalan lancar dan ada enam ribuan sertifikat program PTSL telah terealisasi dan diserahkan kepada warga. Sesungguhnya tahun 2020 ini. ATR/BPN Lutim mengusulkan program PTSL sebanyak 4.000 bidang. Namun yang terealisasi hanya mencapai 2.000 bidang karena anggarannya di alihkan kepenangan covid.

Pihaknya juga menggencarkan sosialisasi program PTSL karena memiliki banyak manfaat. Selain bisa mempercepat masyarakat memperoleh sertifikat tanah, juga meminimalisasi konflik pertanahan.

“Program ini juga mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat bawah, karena sertifikat ini menjadi barang berharga yang bisa digunakan untuk agunan bank dan lembaga keuangan untuk modal usaha,” jelas Irma.

Dia menambahkan, melalui program PTSL tentu akan banyak kemudahan dan keringanan biaya. Mengenai syarat masyarakat mengakses program PTSL, pemohon harus memenuhi dokumen kependudukan berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

Selain itu, surat tanah, tanda batas tanah yang terpasang, bukti setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh), serta surat permohonan atau surat pernyataan peserta. (taufik/st/*)

JANGAN LEWATKAN