Pembabatan Hutan Berbuntut Pelanggaran Pilkada, Ketua Bawaslu: Jika Terstruktur dan Masif Paslon Terancam Didiskualifikasi

LUTIM, SINYALTAJAM.COM – Aksi pembabatan hutan cagar alam Dusun Dandawasu, tampaknya berbuntut dugaan pelanggaran pilkada di Kabupaten Luwu Timur. Pasalnya, aksi yang dilakukan oknum berinisial An, dengan dalih pembukaan jalan baru menuju kebun warga, dilakukan dengan syarat agar warga setempat mengalihkan dukungannya kepada calon bupati pilihan oknum tersebut.

Aksi itu terungkap berdasarkan laporan sejumlah warga Dusun Dandawasu, Desa Tarabbi. Berdasarkan pengakuan warga, oknum tersebut bersedia membuka jalan baru dengan syarat, warga di dusun tersebut harus mengalihkan dukungan kepada pasangan calon bupati pilihan oknum An itu.

“Oknum An meminta kepada warga jika ingin dibuatkan jalan masuk ke kebunnya yang berada dikawasan hutan cagar alam agar memilih pasangan calon bupati Ibas-Rio dan mencabut seluruh baliho Husler Budiman yang terpasang da di rumah-rumah warga,” ungkap warga Dandawasu yang minta namanya tidak ditulis, Rabu (14/10/2020).

Sumber menyebutkan, oknum yang mengiming-iming warga dengan syarat itu dinilai secara terbuka meminta kepada warga untuk mengalihkan dukungan mereka di Pilkada. Bahkan alat berat yang digunakan membabat hutan, terdapat sticker bergambar pasangan calon bupati Ibas-Rio tertempel di escavator itu.

“Saya akan membuatkan atau membuka jalan baru untuk menjadi akses ke kebun warga asal memilih Ibas Rio pada Pilkada tahun ini. Kemudian mencabut Baliho bergambar Husler Budiman yang sudah terpasang di rumah warga di Dusun Dandawasu Tarabbi,” ucap oknum An seperti ditirukan warga.

Menyikapi masalah ini, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Rahman Atja, secara tegas menyatakan kalau hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran pemilu khususnya di Pilkada Lutim.

“Jika ini benar, maka aksi itu termasuk pelanggaran berat sesuai UU Pemilu. Celakanya lagi, bila pelanggaran pilkada tersebut dilakukan secara struktur dan masif melibatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka pasangan tersebut terancam di didiskualifikasi,” tegas Ketua Bawaslu kepada sinyaltajam.com di kantornya, Kamis (15/10/2020) malam.

Menurut dia, bila merujuk pasal 187 A ayat 1 sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat 4, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dikatakan, pasal tersebut intinya menegaskan bagi setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga baik secara langsung maupun tidak untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

“Jadi setiap orang atau siapa saja, baik pasangan calon bupati, tim pemenangan, tim kampanye atau relawan idak boleh menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya,” jelas dia.

Untuk itu, Bawaslu secepatnya mengkaji dan menelusuri persoalan ini. Sebab jika itu benar maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi berat hingga pidana.

“Tapi celakanya, jika pelanggaran ini dilakukan secara struktur dan masif dengan keterlibatan pasangan cabup dan cawabup, maka mereka terancam didiskualifikasi,” tegasnya lagi. (Tim).

JANGAN LEWATKAN