Satu Tahun Jokowi-Amin Pemerataan Pembangunan Meningkat dan Kemiskinan Menurun

Jakarta, SINYALTAJAM.COM – M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) menyatakan selama satu tahun, pemerintahan Presiden Jokowi – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sudah mampu meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi berkembang dengan baik.

Presiden Jokowi dinilai mampu transformasi struktural dengan melakukan upaya besar demi pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

“Sudah banyak kebijakan telah dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan ekonomi rakyat, demi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia. Terbukti angka kemiskinan turun pada periode September 2019-Maret 2020 mencapai 9,78 persen dengan sebesar 26,42 juta jiwa, sesuai rilis BPS 8 September 2020,” kata Rafik Ketua Al Maun dalam rilisya, Rabu (22/10/2020).

Kata Ketua Umum DPP Ikatan Pemuda-Pemudi Minang Indonesia (IPPMI) ini menyatakan, transformasi struktural menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masuk tiga fokus fundamental. Yaitu fokus pada program sumber daya, kebijakan yang berpihak, dan pemberdayaan pelaku ekonomi

“Kebijakan progresif dari Pemerintah Jokowi-Amjn terus berlangsung dengan sejalan dengan prioritas pembangunan. Yang bertujuan meraih keadilan sosial dan kemandirian ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rafik.

Satu tahun Jokowi-Amin ini meneruskan kebijakan periode sebelumnya selama lima tahun, walau satu tahun ini diterpa musibah pandemi Covid-19. Akan tetapi secara keseluruhan, semua tetap berjalan lancar sambil terus menangani Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

“Walaupun ekonomi sedikit menurun akibat Covid-19 dalam enam bulan ini akan tetapi hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, negara maju sekalipun mengalami musibah virus Covid-19,” jelas Rafik menegaskan.

Ada progres yang menarik dalam satu tahun ini, harga-harga terkendali, kemiskinan terendah, semakin banyak warga yang bekerja. Selain itu terjaminnya kehidupan warga, kualitas hidup meningkat, tingkat pendidikan membaik, penguasaan aset mulai menyebar, BBM satu harga dan membangun kawasan perbatasan.

Bahkan, poros maritim kian nyata, perizinan berusaha makin mudah, peringkat investasi membaik, daya saing membaik dan proyek strategis nasional. Selajutnya, komitmen membangun desa, insentif pajak untuk UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan distribusi aset untuk rakyat.

“Semua progres peningkatan kesejahteraan dan menguatnya ekonomi masyarakat ini tidak lepas dari fokus kerja pemerintahan Jokowi-Amin dan kinerja kabinet nya yang memang harus ditingkatkan,” terang Rafik memuji.

Menurutnya, masa pemerintahan Jokowi, laju kenaikan harga relatif terjaga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan dan terendah sepanjang sejarah.

“Perekonomian juga menguat, dimana  tercermin dari semakin menurunnya jumlah pengangguran terbuka dan tingkat pengangguran terbuka. Melalui program jaminan sosial, pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga Indonesia terjaga, khususnya keluarga kelompok masyarakat bawah,” tukas Wakil Ketua Umum DPP AMPG ini.

Kata Rafik, peningkatan derajat kesehatan mampu mendorong produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, generasi masa depan mendapatkan akses pelayanan yang baik. Bahkan kini, wajib belajar menjadi 12 dari sebelumnya yang hanya 9 tahun.

“Peningkatan akses pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga dapat mendorong kualitas SDM. Seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang,” lugas Rafik.

Rafik menambahkan bahwa, sejak  Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diimplementasikan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia. Pemerintah telah mencanangkan program BBM Satu Harga di daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Tentu BBM satu harga ini bertujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama,” jelasnya.

Pemerintah sudah berjuang agar pembangunan infrastruktur di NTT, seperti ruas Dufala – Nualain, ruas Motamasin – Laktutus – Dafala, dan ruas Haliwen – Sadi – Asumanu – Haekesak. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km.

Pembangunan infrastruktur di Kalimantan seperti Balai Karangan – Entikong – Batas Sarawak (Malaysia), Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1.582 km dan yang belum tembus 337 km.

Pembangunan infrastruktur di Papua seperti Segmen 1 yaitu Jayapura – Arso – Waris – Yetti, Segmen 2 yaitu Yetti – Ubrub – Oksibil, dan Segmen 3 yaitu Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke. Total panjang jalan yang dibangun yaitu 1.098,2 km dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dan yang belum tembus 205,9 km.

“Pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan menjadi prioritas pemerintah untuk memudahkan mobilitas warga, memajukan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” paparnya.

Untuk Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan.

“Indonesia telah memiliki 12 SKPT, dan 664.746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan,” tuturnya.

Selanjutnya Politisi Muda Partai Golkar ini, Pemerintah terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam kemudahan berusaha dengan mencabut, menggabung, dan menyederhanakan regulasi dan menyediakan platform perizinan berusaha yang mudah dan cepat.

Penyederhanaan birokrasi mampu menumbuhkan investasi di Indonesia. Bagi dunia usaha, hal ini bisa menumbuhkan investasi di Indonesia, karena ini salah satu keluhan utama bagi investor.

“Selama ini masih terus berbeda kebijakan yang ada di pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi dengan adanya UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ada kepastian hukum bagi iklim investasi yang menjamin perijinan tanpa ribet dan cepat,” ungkap Rafik.

Pemerintah harus terus menciptakan kebijakan perekonomian untuk mendorong peringkat investasi Indonesia. Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.

“Pemerintah sudah berupaya meningkatkan daya saing dan produktivitas melalui penciptaan konektivitas antarwilayah dalam Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Perpres No. 58 Tahun 2017, terdapat tambahan investasi yaitu Rp395 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Maluku dan Papua, Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Sulawesi, dan Rp3 triliun dari 3 PSN baru di wilayah Bali dan Nusa Tenggara,” urai Rafik.

Sementara itu untuk pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal.

“Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Perederan Bruto Tertentu, pemerintah memangkas pajak penghasilan UMKM dari 1% menjadi 0,5%,” pungkas pria keturunan Minangkabau, Sumatera Barat ini. (red/okz)

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

JANGAN LEWATKAN