Hindari Jerat Hukum, Kasi Intel Kejari Lutim Ingatkan Warga Cegah Politik Uang di Pilkada

LUTIM, SINYALTAJAM.COM – Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Hasbuddin B.Paseng, mengingatkan seluruh warga di daerah ini agar tidak terlibat Money Politics (Politik Uang) pada perhelatan politik Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan Hasbuddin, dihadapan masyarakat Desa Harapan Kecamatan Malili, ketika diundang menjadi pembicara pada kegiatan Reses Perorangan anggota DPRD Luwu Timur, Najamuddin, Rabu (04/11/2020 ).

Pejabat dijajaran Adiyaksa Lutim itu secara gamblang menjelaskan tentang pentingnya menghindari praktek – praktek yang dilarang dalam proses PIlkada.

“Sedapat mungkin hindari praktek money politik. Sebab praktek semacam itu dipastikan dapat menyebabkan pelakunyat terjerat hukum,” ujarnya.

Menurut dia, peran Kejaksaan adalah melaksanakan penuntutan tindak pidana dalam Pilkada melalui sentra Gakumdu mendampingi Bawaslu sejak penerimaan laporan tindak pidana di Pilkada.

Hasbuddin juga menijelaskan, ada lima potensi konflik Pilkada yang memang harus diantisipasi yakni hate speech, penyebaran hoax, money politik, sebar isu sara dan black campaign. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk menciptakan pilkada damai dan santun.

“Mari kita menyamakan persepsi, bersinergi dan menjaga netralitas, independensi, objektivitas serta menjaga integritas. Itu sesuai dengan instruksi Jaksa Agung RI,” bebernya.

Dia juga secara tegas menyatakan, kehadirannya dalam kegiatan tersebut tidak lebih sebagai pemateri dalam memenuhi undangan reses anggota dewan untuk memberikan penyuluhan hukum. Bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dan bukan pula sebagai tim sukses.

“Tetapi lewat momen ini sebelum acara reses dimulai saya sebagai institusi hukum, berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi penyuluhan hukum agar tidak terlibat praktik money politik'” jelasnya lagi.

Hasbuddin mencontohkan, ada beberapa perkara tindak pidana politik sempat ditangani Gakumdu saat Pilcaleg lalu. Hanya saja, pihak yang kerap menjadi korban atau menjalani hukuman didominasi masyarakat kelas bawah. Mereka mayoritas berprofesi sebagai petani, pelaut, pekerja kasar atau buruh dan serabutan.

“Celakanya, aktor intelektual dibalik pelanggaran Pilkada tersebut justeru sulit dijerat. Maka kami imbau warga untuk menghindari politik uang yang ujung-ujungnya dapat meruntuhkan ekonomi keluarga,” tandasnya. (mr/st/*)

JANGAN LEWATKAN