Jika OPD Bandel Enggan Kembalikan Temuan, Gubernur Sulsel Ancam Selesaikan Lewat APH

MAKASSAR, SINYALTAJAM.COM – Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel yang dianggap membandel, mengancam akan didorong dan selesaikan lewat Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai aturan.

Pernyataan Nurdin aabdullah itu terkait adanya temuan penggunaan keuangan yang dilakukan sejumlah OPD dan diduga tidak sesuai posnya atau melebihi porsi anggaran.

Bupati Bantaeng periode 2008 – 2018 ini dimintai penjelasan usai membuka Rapat Koordinasi dengan tim korsupgas KPK di Ruang Rapat Pimpinan, Selasa 10 November 2020. Rapat tersebut dihadiri Koordinator Wilayah 8 KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi.

“Kita berharap APIP segera menuntaskan beberapa temuan di OPD yang diduga ada penyimpangan anggaran sejak 2017. KPK minta supaya itu segera dikembalikan,” jelas Nurdin Abdullah, usai rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi di wilayah Sulsel, Selasa, 10 November 2020.

Untuk itu, lanjut Gubernur, diminta OPD yang dimaksud segera menyelesaikan atau secepatnya melakukan pengembalian. Tapi jika tetap membandel alias enggan mengembalikan, maka akan didorong ke aparatur penegak hukum (APH).

Kenapa harus diserahkan kepada APH, lanjut orang nomor satu di Sulsel ini, supaya mereka mendapat efek jera serta ganjaran atas perbuatannya. Padahal APIP sudah sangat bijak dengan memberikan kelonggaran waktu kepada OPD untuk melakukan pengembalian.

“Kenapa ini kita lakukan, supaya ada efek jera, jangan dianggap enteng persoalan ini. APIP sudah sangat Arif memberi peringatan kepada sejumlah OPD yang harus melakukan pengembalian,” tegasnya. (asa/st/*)

JANGAN LEWATKAN