Dipimpin Menkopolhukam, Pjs. Bupati Luwu Timur dan Forkopimda Ikuti Rakor Anev

LUTIM, SINYALTAJAM.COM – Pjs. Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, mengikuti tindak lanjut Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Rakor Anev) Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference.

Selain Pjs. Bupati Luwu Timur, Rakor Anev juga diikuti Kapolres Luwu Timur, AKBP Indratmoko, Perwira Penghubung, Martinus Pagasing, Kajari, Muhammad Zubair, KPU, Bawaslu dan Kepala OPD terkait yang bertempat diruang rapat pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (23/11/2020).

Rakor Anev dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Hadir pula dalam Rakor Anev yaitu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Jaksa Agung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Ketua Satuan (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Monardo dan diikuti seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Menkopolhukam, Mahfud MD menyampaikan tujuan digelarnya tindak lanjut Rakor Anev ini yaitu untuk mendengarkan analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Mahfud mencatat, ada sejumlah permasalahan dalam Pilkada serentak, antara lain ormas yang berpengaruh dengan niat baik dan tulus telah menyerukan penundaan Pilkada.

“Kita terima hal itu sebagai niat yang baik dan tulus semata untuk keselamatan rakyat. Tetapi Pemerintah tetap harus mengambil langkah dan keputusan secara konstitusional dan institusional bahwa Pilkada tidak akan ditunda tetapi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ungkap Mahfud.

Alasan tidak ditundanya Pilkada serentak telah disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam beberapa kesempatan, antara lain perbandingan dari Negara-Negara lain yang melaksanakan Pemilu di masa pandemi dan ditunjukkan dengan angka kecenderungan penularan yang disampaikan Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19, Doni Monardo dalam beberapa rapat.

Dalam rakor tersebut, masing-masing sektor terkait menyampaikan analisis dan evaluasi sesuai kapasitasnya. KPU RI menyampaikan kendala kampanye dari laporan KPU di daerah, antara lain beberapa daerah belum memulai kampanye karena masih menunggu izin berkampanye, keterlambatan penyerahan desain APK dan bahan kampanye, data petugas kampanye, relawan, akun medsos terlambat disampaikan oleh paslon kepada KPU.

Untuk itu, langkah lanjutan KPU antara lain, melakukan pemantauan dan supervisi kepada KPU Provinsi/Kab/Kota lebih masif lagi.

Sementara itu, Kepala Bawaslu RI, Abhan, melaporkan langkah-langkah pengawasan dan penindakan terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam pelaksanaan kampanye.

Untuk itu, Bawaslu memberi rekomendasi dan saran antara lain, karena ada isu krusial pemungutan suara dan diharapkan ada pelibatan Satpol PP pada tiap kegiatan kampanye dan penegasan perijinan kegiatan kampanye oleh kepolisian. Analisa dan evaluasi disampaikan pula oleh Kepala BIN RI, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua Satgas COVID-19 dan Mendagri.

Menkopolhukam, Mahfud MD menyimpulkan penegakan protokol kesehatan sebagai kunci dalam kampanye Pilkada serentak. Metode penegakan protokol dilakukan melalui cara preventif, persuasif, dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Sementara itu, Pjs. Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, menilai poin penting dalam rakor tersebut adalah tentang penanganan Covid di daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Penanganan Covid-19 di daerah-daerah yang menggelar Pikada, Alhamdulillah Luwu Timur trennya menunjukkan ke arah yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan semakin menurunnya kasus Covid-19. Pilkada juga dijadikan sebagai momentum mendorong penanganan Covid-19 di Luwu Timur lebih berhasil,” katanya.

Dalam Pilkada dan masa kampanye, sambung Jayadi, para pasangan calon (paslon) membagikan APD, masker, alat peraga lain seperti hand sanitizer. Sehingga menjadikan kampanye ini juga sebagai momen untuk mendorong masyarakat dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 ini.

Akhir kata, Pjs. Bupati Luwu Timur mengimbau kepada para paslon Bupati dan Wakil Bupati agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan Covid-19, khususnya penggunaan masker. (hms/ikp)

JANGAN LEWATKAN