Diduga Berpolitik Praktis, Oknum Kadis dan Staf Ahli Bupati Dilapor ke Bawaslu

LUTIM, SINYALTAJAM.COM – Oknum Kepala Dinas di Kabupaten Luwu Timur berinisial Za bersama salah seorang dokter yang menjabat sebagai staf ahli bupati dilaporkan ke Bawaslu Lutim. Kedua oknum ASN tersebut diduga melakukan tindak pelanggaran terkait netralitas ASN dalam Pilkada.

Pelaporan ketidaknetralan kedua pejabat itu dilakukan Tim Hukum pasangan nomor urut 1 Husler – Budiman, Agus Melas SH, MH, Kamis (26/11/2020) sore di kantor Bawaslu Lutim. Agus Melas datang langsung ke kantor Bawaslu dengan membawa bukti-bukti. Ia juga didampingi tim hukum lainnya untuk paslon Husler – Budiman

Usai melaporkan kasus tersebut, Agus Melas kepada sejumlah wartawan mengungkapkan, dalam laporan itu pihaknya menyertakan sejumlah alat bukti berupa foto-foto kegiatan dua pejabat itu yakni oknum Kepala Dinas seorang pejabat staf ahli Bupati berinisial Ap.

Menurut Agus Melas, dari beberapa foto yang dilaporkan sebagai barang bukti ke Bawaslu, tampak di dalam foto terdapat oknum kadis sedang mengadakan kegiatan dengan pasangan calon bupati Luwu Timur nomor urut 2.

“Mereka mengadakan pertemuan disalahsatu rumah Paslon, Irwan Bachri Syam yang berada di Makassar Sulsel. Pada hal sesuai jadwal KPU, saat ini Paslon sudah memasuki masa kampanye,” jelas Agus Melas.

Sedangkan bukti foto lain yang dilaporkan yakni oknum staf ahli bupati berinisial Ap, terekam kamera tampak sedang mengikuti kegiatan konsolidasi salah satu partai terkait kegiatan kampanye Ibas-Rio.

Mungkin saja, beber Agus, merupakan kegiatan yang direncanakan secara institusi ASN. Karena di situ, urainya, dari foto bukti kegiatan, terdapat kepala Dinas dan pejabat di lingkup P mkqb Lutim. Sehingga ini bisa membuktikan kedua oknum pejabat sengaja melakukan kegiatan atau pertemuan dimasa kampanye paslon.

“Ini masuk dalam kategori pelanggaran UU pemilu dalam kapasitasnya sebagai ASN dan juga merupakan bentuk politik praktis, karena menguntungkan salah satu calon. Tapi sebaliknya dapat merugikan pasangan calon lain,” tegasnya.

Dengan pelaporan itu, tim hukum Husler – Budiman meminta agar Bawaslu Lutim segera memproses tindak pidana yang dilakukan oleh ASN tersebut.

“Kami meminta Bawaslu segera menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan kedua oknum ASN itu sesuai kode etik. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tentunya kami juga berharap lewat laporan ini akan muncul rekomendasi ke KASN,” bebernya.

Bukan apa-apa, kata dia, jika laporan ini terbukti maka dapat mengarah kepada tindakan dukungan terstruktur kepada salah satu calon, maka sesuai UU sanksinya jelas, mulai dari penundaan kenaikan pangkat dan golongan hingga sanksi lainnya. (mr/st/*)

JANGAN LEWATKAN