Sah, DPRD Jeneponto Telah Menetapkan APBD 2021

Jeneponto. SINYALTAJAM.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan  Daerah (Perda).

Bupati Jeneponto dipimpin oleh Wakil Ketua I, Irmawati Zainuddin yang didampingi Wakil Ketua II, Imam Taufiq Bohari.dan semua fraksi di DPRD Jeneponto menyetujui untuk di tetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna tinggkat II DPRD Jeneponto, diruang rapat Paripurna jalan Pahlawan kelurahan empoang kota, Kecamatan Binamu,Kabupaten Jeneponto.senin (30/11/2020).

Pantauan Awak media Paripurna tersebut di hadiri dua unsur pimpinan dan 24 anggota DPRD Jeneponto yang menandatangani absensi saat rapat Paripurna dibukan secara resmi oleh Wakil Ketua I DPRD Jeneponto, Irmawati Zainuddin,Sekda Jeneponto Syafruddin Nurdin, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, staf ahli, Asisten, para Kabag, Kepala Kecamatan dan sejumlah Kepala Desa dan Kelurahan.

Ketua DPRD Jeneponto, Hj Salmawati kembali tidak terlihat dalam rapat paripurna penetapan Ranperda RAPBD Pemkab Jeneponto 2021 menjadi Perda.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas dan menyetujui raperda tentang APBD Jeneponto  tahun anggaran 2021.yang sebesar Rp1.289.018.492.485 dan Belanja daerah yang disetujui  dan ditetapkan sebesar  Rp 1.292.518.492.485.

“Saya menyadari selama pembahasan raperda telah dijalani dengan penuh dinamika, mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait,” ujarnya.

APBD Jeneponto tahun anggaran 2021 menjadi produk hukum yang aspiratif, responsif, akseleratif dan produktif dalam mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan wilayah daerah Kabupaten Jeneponto,danmemiliki produk hukum yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021.

“Persetujuan ini menunjukkan adanya komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota DPRD dia berharap agar koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan raperda APBD tahun 2021 dapat terus terjalin pada masa-masa mendatang  ini dapat menjadi energi positif dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai bidang tugas kita masing-masing,” pungkasnya.Lap Ridwan Tompo.

JANGAN LEWATKAN