Dewan Geram, Dinas PKPP Dinilai Tidak Transparan Kelola Program Bedah Rumah

LUTIM, SINYALTAJAM.COM – Sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur dibuat geram saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), Selasa (12/1/2021) di gedung DPRD setempat.

Dewan menilai Dinas PKPP tidak transparan dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Bedah Rumah (BSBR). Pasalnya, Dinas tersebut dinilai sengaja menyembunyikan persoalan yang terjadi terkait program yang menyasar kepada masyarakat kurang mampu.

Persoalan itu terungkap ketika anggota Komisi III, Najamuddin, menanyakan realisasi program bedah rumah tahun 2020 yang sempat menjadi polemik. “Saya heran kok bisa-bisanya Dinas PPKP tidak mau transparan menyampaikan persolan yang terjadi pada program ini. Padahal ada sekitar 1.234 unit rumah yang tidak bisa diselesaikan, ada apa ini,” geram Najamuddin.

Bukan hanya itu, dewan juga mencurigai ada pihak-pihak yang sengaja bermain pada program yang menggunakan uang negara senilai Rp12 miliar lebih.

Menurut Najamuddin yang juga anggota Fraksi Golkar, dugaan adanya permain dalam program bedah rumah tersebut, itu karena masyarakat penerima program tidak dilibatkan dalam pembukaan rekening di Bank. Mereka serta Merta hanya menerima buku rekening.

Idealnya siapapun yang membuka rekening di bank, pemohon pembukaan rekening harus hadir di bank karena selaku pemohon yang bertanda tangan di buku rekening. Tapi faktanya, warga tiba-tiba hanya mendapat buku rekening tanpa melalui prosedur bank.

“Ini ada apa, kok bisa seperti itu. Jadi kami patut menduga ada permainan di balik program bedah rumah ini,’ ketus Najamuddin sambil menggedor-gedor meja.
.
Semestinya kata dia, program ini disampaikan secara terbuka dan transparan karena ini menyangkut hak rakyat kecil yang menggunakan uang negara. Tapi faktanya, ini tidak dilakukan pihak Dinas PKPP untuk menyampaikan ke dewan terkait kendala yang terjadi pada program tersebut.

Sementara Ketua Komisi III Badawi Alwi SE yang memimpin RDP meminta pihak dinas terkait untuk serius menyelesaikan program rumah bagi rakyat kurang mampu itu semestinya sudah rampung hingga akhir 2020 itu.

“Padahal pemerintah meluncurkan program bedah rumah itu bertujuan memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni. Tapi sampai sekarang program itu tidak terlaksana sesuai harapan malah cenderung terjadi bengkalai masalah. Kami patut menduga ada konspirasi dibalik program untuk rakyat kecil ini,” tegas Badawi.

Kecurigaan itu cukup beralasan, kata dia, karena anggaran bedah rumah itu sudah dikucurkan bahkan kas daerah telah mentransfer ke rekening ke setiap warga penerima program bedah rumah itu.

“Tapi sangat disayangkan, pihak bank justeru tidak meneruskan atau mencairkan ke rekening warga agar bisa dibelanjakan kebutuhan material perbaikan rumah. Malah ada kesan anggaran miliaran rupiah itu sengaja disimpan atau diendapkan agar menghasilkan bunga bank demi kepentingan bisnis lain,” jelas Ketua Komisi III.

Kepala Dinas PKPP H. Zaenuddin, yang hadir pada RDP tersebut secara tegas menyatakan siap bertanggung-jawab merampungkan program tersebut hingga pertengahan Februari 2021. Pihaknya berupaya mengejar keterlambatan penyelesaian program BSBR sebanyak 1.234 KK yang menjadi penerima manfaat.

“Insya Allah jika tak ada kendala dan semua proses administrasi bisa selesai pekan ini. Kami juga segera rampungkan program BSBR hingga petengahan Februari ini,” janji Zaenuddin.

Sedangkan Kepala Bidang Perumahan Dinas PKPP Lutim, Iwan Setiawan, mengakui ada beberapa kendala hingga terjadi keterlambatan penyelesaian program BSBR dan terpaksa meyeberang tahun anggaran.

Kendala yang dimaksud, sebut Iwan, adanya pandemi covid-19 hingga mengharuskan beberapa program dipangkas termasuk anggaran sosialisasi. Selain itu, program yang melibatkan kelompok kerja (Pokja) Desa juga dinilai tidak proaktif, sehingga program ini sempat kesulitan.

” Padahal ada beberapa tahapan termasuk penyusulan rencana belanja yang harus dibuat penerima manfaat bersama Pokja Desa. Termasuk saat pembuatan rekening khusus terhadap 1.234 KK,” jelas Iwan.

Intinya, imbuh dia, mereka harus menunggu konfirmasi dari pusat karena akan dibuatkan rekening khusus. Jadi Dinas PKPP hanya melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019. (Tim)

JANGAN LEWATKAN