Pemda Jeneponto Melalui  Dinas PMD menggelar Sosialisasi Produk Hukum, ini Harapannya?

Jeneponto.Sinyaltajam.com-Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di ruang pola panrannuanta pagi tadi (04/02/2021.

Hadir juga dalam kesempatan ini , bupati Drs. H. Iksan ,Kajari Jeneponto Polres Jeneponto, Pimpinan Bank Sulselbar Jeneponto, beberapa kepala OPD, Asisten I, Kabag dan camat se kabupaten Jeneponto dan peserta perwakilan dari masing-masing desa, kelurahan, dan dari kecamatan Se – Kabupaten Jeneponto.

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dibuka oleh bupati Drs. H. Iksan Iskandar M.Si dengan didampingi Forkopimda dan Kepala dinas PMD serta beberapa kepaala OPD lainnya.

Dalam laporan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD)menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2021 dalam bentuk peraturan bupati (perbub), yaitu.

1. Peraturan bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata cara pengalokasian, pembagian dan prioritas penggunan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2021.

2. Peraturan bupati nomor 3 tahun 2021  tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa (ADD) tahun anggaran 2021.

“Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 17 ayat 1 yang berbunyi bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,” ujarnya.

Dalam laporan yang sama kadis PMD juga menambahkan bahwa sasaran dari kegiatan Sosialisasi Produk Hukum ini adalah memberikan pijakan, acuan, dan landasan hukum agar penggunaan dana didesa menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan dalam Sambutannya bupati Drs. H. Iksan Iskandar M.si berharap, dengan adanya sosialisasi ini kepala desa dan peringkatnya dapat mengelolah dana desa (ADD) secara profesional dan proporsional.

Sehingga mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara jujur, transparan serta ankuntabel melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak sehingga mendorong partisipasi publik 

“saya berharap kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya agar memiliki semangat yang sama dan mampu bekerja secara profesional dan proporsional dalam mengelola ADD yang ada”.tutupnya.Lap Ridwan Tompo

JANGAN LEWATKAN