Dihajar Badai Bertubi-tubi, DP Makin Aneh dan Linglung

Jakarta, Sinyaltajam.com – Sorotan publik terhadap perilaku aneh ‘akibat kurang kerjaan’ Dewan Pers (DP) terkait polemik kewenangan uji kompetensi antara DP versus BNSP dan surat edaran larangan pemberian THR kepada wartawan belum juga usai, kini muncul lagi keganjilan lelaku DP itu. Baru-baru ini, DP mengirim surat panggilan ke hampir seratusan media yang memuat berita dan artikel terkait kisruh yang terjadi di perusahaan Kahayan Karyacon [1].

Sebagaimana diketahui bahwa dalam 5 bulan terakhir, media-media di tanah air gencar memuat berita terkait perselisihan antara Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi PT. Kahayan Karyacon. Pertengkaran internal para pemegang saham sekaligus pemilik perusahaan produsen batu bata ringan (hebel) itu mencuat ke publik karena ulah Mimihetty Layani (Komisaris Utama) yang melaporkan pidana para direksinya. Laporan yang sempat menjadi alat pemerasan oleh oknum penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH itu [2], akhirnya bergulir ke Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Tidak kurang dari 40-an tulisan dari berbagai jenis terkait kasus Kahayan Karyacon bermunculan dan ditayangkan di ratusan media dari Sabang sampai Merauke. Salah satu artikel yang cukup menyita perhatian adalah tulisan Leo Handoko, salah satu direktur perusahaan dimaksud yang saat ini menjadi pesakitan di persidangan PN Serang. Tulisan itu berjudul: “Soal Kisruh PT Kahayan Karyacon, Akhirnya Leo Handoko Buka Suara” [3].

Artikel yang dimuat pada tanggal 17 Maret 2021 di media online Bratapos.Com dan ratusan media lainnya ini telah mengusik PT. BRI dan BRI Cash untuk membuat laporan ke DP. Secara umum, publik memahami bahwa PT. BRI adalah PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. sementara BRI Cash merupakan salah satu unit di bank tersebut.

Sangat mungkin, tanpa melihat isi tulisan yang dipersoalkan oleh PT. BRI dan BRI Cash, yang ditayangkan oleh berbagai media di tanah air dimaksud, DP langsung menindaklanjuti laporan itu dengan mengirimkan surat panggilan ke media-media yang memuat tulisan tersebut. Padahal, antara tulisan berjudul “Soal Kisruh PT Kahayan Karyacon, Akhirnya Leo Handoko Buka Suara” dengan PT. BRI dan BRI Cash tidak ada kaitannya sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan tidak ada satu pun kata, frasa, atau istilah BRI atau yang dapat dipersepsikan sebagai lembaga perbankan itu, dalam artikelnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengaku sangat heran atas keanehan ini. “Saya menilai Dewan Pers tidak teliti dalam menerima pengaduan. Seharusnya ada telaahan staf atas surat-surat masuk ke pengurus Dewan Pers, sehingga mereka bisa mengetahui duduk perkara dengan jelas terkait masalah yang dilaporkan atau diadukan ke lembaga tersebut,” ujar Lalengke, Jumat, 30 April 2021.

Dari surat panggilan tertanggal 29 April 2021 yang diterima oleh media-media, tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, dia merasa ada kejanggalan bernalar yang perlu dicermati. Secara substansial, isi surat Dewan Pers bernomor: 340/DP/K/IV/2021 tentang Undangan Penyelesaian Pengaduan itu juga aneh bin ajaib.

“Isi surat panggilan itu ibarat Jaka Sembung bawa golok, gak nyambung goblok! Apa hubungannya artikel yang diperkarakan itu dengan Bank BRI dan BRI Cash? Kerugian apa yang dialami BRI atas pemberitaan itu? Dewan Pers semestinya meneliti dahulu dengan cermat apa yang menjadi keberatan pihak pengadu. Jangan main slonong boy saja, main panggil orang tanpa tahu-menahu persoalannya. Makin aneh dan linglung saja DP itu, jadi ngawur kerjanya,” beber tokoh pers nasional itu dengan nada miris.

Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini menyarankan kepada semua pengelola media yang menerima surat panggilan Dewan Pers terkait laporan PT. BRI dan BRI Cash soal artikel berjudul “Soal Kisruh PT Kahayan Karyacon, Akhirnya Leo Handoko Buka Suara” untuk bersikap santai saja. “Santai saja kawan, jangan reaktif berlebihan, apalagi merasa takut. Sampaikan saja ke DP itu agar meminta klarifikasi kepada penulisnya atau ke pihak PPWI yang diberikan kuasa oleh Leo Handoko, dkk untuk melakukan advokasi media dan publikasi terkait masalah ini,” tutup Lalengke sambil memberikan nomor kontak/WA-nya di 081371549165. (APL/Red)

JANGAN LEWATKAN