DPRD Lutim Gelar Paripurna Pandangan Akhir Kepala Daerah Terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

MALILI, sinyaltajam.com – Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2020, dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Lutim, Jum’at (16/07).

Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2020 tersebut juga dirangkaikan dengan laporan Banggar dan persetujuan bersama dan penyerahan Ranperda Tahap II Propemperda Tahun 2021 yang dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Lutim, Muh. Sidiq BM.

Dikesempatan itu Abduh dari partai Bulan Bintang  yang diberikan kesempatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  Tahun 2020.

” Sebelum saya membacakan laporan ini,saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua agar tetap mengikuti Protokol Kesehatan. Alhamdulillah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 ini dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abduh, menyampaikan apresiasi DPRD Lutim atas prestasi Bupati Budiman dalam pengelolaan keuangan daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sulsel.

” Harapan kami dengan prestasi ini akan menjadi momentum sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan manajemen penganggaran pelaksanaan anggaran pada masa pelaksanaan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 mulai tanggal 5 Juni sampai tanggal 8 Juni 2021 didasari pada keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Luwu Timur nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan keuangan yang berbasis kinerja dasarnya adalah merujuk pada Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan harapan kami dengan prestasi ini akan menjadi momentum sekaligus motivasi untuk melakukan perbaikan manajemen penganggaran pelaksanaan anggaran pada masa pelaksanaan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 mulai tanggal 5 Juni sampai tanggal 8 Juni 2021 didasari pada keputusan Badan musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 30 juni tahun 2021. Tahun anggaran 2020 merupakan laporan keuangan yang berbasis kinerja dasarnya adalah merujuk pada Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah penyusunan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bupati dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan implementasi dalam penerapan format struktur APBD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bupati dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,” jelas Abduh.

Hadir dalam Paripurna diantaranya Bupati Drs.H.Budiman,M.Pd bersama Sekretaris Daerah Drs.Bahri Suli , para pimpinan instansi vertikal, anggota DPRD dari beberapa fraksi dan Insan Pers.

[Masding]

JANGAN LEWATKAN