Inilah Pendapat Akhir PDIP tentang RANPERDA Kabupaten Luwu Timur saat Sidang Paripurna DPRD

 

Lutim, Sinyaltajam.com –Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Sidang Paripurna yang di gelar pada kamis (25/11) menyampaikan pendapat akhir terhadap RANPERDA tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan RANPERDA tentang pedoman pengakuan dan masyarakat hukum adat.

Sebelum memaparkan pendapat akhir, Efraem ST.MM selaku juru bicara Fraksi PDIP menyampaikan apresiasi kepada Bupati Luwu Timur dan segenap eksekutif atas selesainya penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Terkait RANPERDA juga PROPEMPERDA Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2022 menurut Fraksi PDIP yang disampaikan oleh juru bicaranya Efream ST.MM, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) merupakan dokumen rencana pembangunan paling kongkrit dalam menjabarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran,dan mengacu pada visi-misi yang telah disepakati bersama,” jelasnya.

Adapun tahapan pengelolaan APBD,mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan ,pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, menurutnya, haruslah dikelola secara transparan, sistematis, terukur, efisien serta akuntabel agar hasil akhirnya output dan out come,yang benar-benar dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat.

“Oleh karenanya Fraksi kami mendesak,agar memasuki tahun anggaran baru seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati bersama dalam pembahasan dapat di eksekusi sesegera mungkin,memaksimalkan penyerapan anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi,efektifitas serta tetap menjaga mutu dan kualitas pelayanan yang lebih baik,” ungkap Efraem.

Selanjutnya terkait pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,Fraksi PDIP berpendapat, “Yang pertama,Bahwa payung hukum tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur cukup penting dan mendesak untuk segera di wujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA),sebab kehadiran masyarakat adat merupakan suatu fakta sejarah yang sulit dihindari atau disangkal oleh pemerintah,” Terangnya. 

Lanjut Efraem, “berdasarkan surat edaran Mendagri No.552/8900/SJ terkait pemetaan sosial masyarakat hukum adat,yang ditindaklanjuti oleh Permendagri No.52 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang perlu segera ditindak lanjuti, mengingat banyaknya hak-hak adat/ulayat di wilayah Kabupaten Luwu Timur,itu penting terus dijaga dan dilestarikan,” Imbuhnya.

Untuk selanjutnya, Fraksi PDIP mengingatkan agar Pemerintah Daerah berhati-hati dalam melakukan identifikasi pengakuan dan penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

serta pembetukan panitia MHA agar melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi baik dibidang hukum,hukum adat dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Lanjut kata Efraem, “Dari seluruh uraian yang kami sebutkan, maka dengan memohon bimbingan serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, Menerima Hasil Pembahasan Ranperda APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 serta hasil Pembahasan Ranperda tantang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,untuk ditetapkan bersama manjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur,” Tutupnya. (*)

 

Laporan: Herman Jaya

JANGAN LEWATKAN