FK-BPD Luwu Timur Berafiliasi ke PABPDSI, Ini Penjelasan H. Haeruddin Hasan

 

Lutim, Sinyaltajam.com –Pasca berafiliasinya Organisasi FK-BPD Luwu Timur ke PABPDSI melalui rapat kordinasi pada tanggal 19 Juli 2021 lalu bertempat di Taman Tilung Kecamatan Tomoni,Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Luwu Timur H.Haeruddin Hasan mengklarifikasi tentang isu yang beredar di Medsos.

“Jadi saya akan klarifikasi dan menjelaskan kepada seluruh anggota BPD se-Luwu Timur terkait FK-BPD yang berafiliasi ke PABPDSI,”

Kata H.Haeruddin kepada wartawan Sinyal Tajam via WhatsApp ,” Selasa (30/11)

Menurutnya bahwa pengurus FK-BPD Kabupaten berafiliasi yang pertama adalah kepengurusan FK tidak dapat di SK kan oleh almarhum Husler sebagai Bupati pada saat itu dengan alasan bahwa FK BPD bukan organisasi internal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

“Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dilengkapi dengan Akte Notaris dan sudah terlapor ke Kesbangpol Kab. Luwu Timur, walaupun ada itu,namun itu belum cukup sehingga jalur koordinasi dan komunikasi sangat terbatas,maka dari kami pengurus FK- BPD Kabupaten melakukan musyawarah dihadiri 2/3 dari pengurus yang di wakili masing-masing kecamatan seperti awal terbentuknya organisasi tersebut,” ungkapnya.

Lanjut kata Haeruddin ” berangkat dari itu maka demi menyempurnakan organisasi BPD sehingga sepakat pengurus Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa(FK-BPD) dari keterwakilan kecamatan waktu itu,untuk berafiliasi dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawartan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dimana organisasi tersebut terstruktur dari tingkat Pusat,Provinsi dan sampai ke tingkat Kabupaten,sehingga memudahkan kita menjalin koordinasi dan komunikasi demi kemajuan BPD,” tandasnya

Selanjutnya menurut Ketua PABPDSI Lutim, “Setelah Afiliasi kami selaku pengurus PABPDSI tidak tinggal diam dan sudah melakukan banyak hal diantaranya,

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk diberikan peningkatan kapasitas BPD dan itu sudah terlaksana.

2. Meminta kenaikan tunjangan BPD melalui APBD dan akan terealisasi di Tahun 2022 mendatang.

3. Mendorong Pemerintah Daerah agar BPD di tuangkan dalam PERDA maupun PERBUP sebagai acuan BPD dalam menjalankan Tupoksi (tahap pembahasan on proses).

“Jadi semua yang kami lakukan demi kemajuan dan kesejahteraan BPD di kabupaten Luwu Timur dalam mrngemban tugas dimasing- masing Desanya,” ujarnya.

“Kami berharap ketika ada isu miring yang di dengar dan dibaca baik itu secara langsung ataupun yang berkembang di medsos lainnya,jangan langsung di percaya,tolong sampaikan ke kami karena saya dan teman lainnya yang pertama merintis dan membentuk FK-BPD sampai berafiliasi ke PABPDSI hingga saat ini,” tutup H.Haeruddin. (*)

Laporan: Tim Redaksi

JANGAN LEWATKAN