Perangkat Desa Penerima PKH akan Dievaluasi Dinsos

Atas Post

Lutim, Sinyaltajam.com — Selain warga kurang mampu ternyata masih ada perangkat desa yang menerima bantuan PKH. Dinas Sosial Luwu Timur dalam hal ini dituntut berperan aktif dalam pemantauan penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Seperti isu Istri Kepala Dusun dan BPD akan dihapus dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berikut penjelasan dari kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Jaminan Sosial Dinsos Luwu Timur saat di wawancarai wartawan Sinyal Tajam pada Senin (06/12), mengatakan bahwa kepala dusun itu adalah aparat desa.

“Jadi perlu diketahui bahwa kepala Dusun itu termasuk aparat Desa sehingga bisa dikatakan kehidupannya sudah layak, dan dia menerima honor tiap bulan, kalau misalnya memang ekonominya sudah bisa dikatakan layak maka wajib dikeluarkan,” Kata Ranu S.Sos, selaku Kepala Seksi.

Dia juga menjelaskan, “kita juga harus lihat kondisi dilapangan, apakah betul layak atau tidak, kalau sudah di cek dilapangan dan kenyataannya belum layak “ya” tidak apa-apa dia menerima karena ada juga itu aparat Desa memang punya gaji perbulan tapi dia punya anak 6 atau 7 jadi layak atau tidak layaknya tergantung kondisi dilapangan,” ujarnya.

Sementara menurut Kordinator pendamping PPH Kecamatan Malili, Hasan Basri S.Kep mengatakan, “Memang aturan atau regulasi terkait Istri perangkat Desa termasuk dalam hal ini Kepala Dusun yang menerima PKH akan dihapus, itu sementara digenjot di pusat tapi belum di sahkan,” ungkapnya.

Adapun istri BPD yang menerima Program Keluarga Harapan tersebut akan dihapus sampai saat ini belum ada saya dengar kecuali kalau BPD juga masuk dalam perangkat Desa,” pungkasnya. (*)

Laporan: Herman Jaya

JANGAN LEWATKAN