Fraksi Golkar dan PAN Setujui Ranperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Atas Post

Lutim, Sinyaltajam.com — Fraksi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional menyetujui 5 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang salah satunya Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hal tesebut disampaikan Legislator Heryanti Harun mewakili Fraksi Golkar dan Hj. Harisah Suarjo yang mewakili Fraksi PAN dalam sidang Paripurna DPRD Luwu Timur siang tadi Senin 27 Desember 2021 diruang rapat Paripurna DPRD Puncak Indah Malili.

Saat menyampaikan pandangan umun terhadap 5 buah Ranperda Kabupaten Luwu Timur,Heryanti Harun mengatakan bahwa, “Anggota BPD wajib memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel dan cakap serta dapat di andalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan dalam mengelola aspirasi Pemerintahan Desa,” ungkapnya.

Lanjut kata Dia, “kita tahu bersama bahwa BPD merupakan lembaga dan wadah yang berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat dan pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah Desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya serta dipilih secara demokratis,” ujarnya.

Adapun menurut Hj.Harisah Suarjo yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional ia mengatakan, “Terkait Ranperda BPD, sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomir 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang Desa, selain itu pula maka pengaturan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, harus segera disesuaikan dengan ketentuan baru demi mengoptimalkan penyelenggaraan kepemerintahan Desa maka Fraksi PAN menyetujui hal ini,” kata Hj.Harisah.

Menurutnya bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan mendorong terbentuknya Ranperda tentang BPD tersebut untuk menjadi suatu ketentua peraturan Daerah.

Sebab dalam peraturan ini nantinya,akan mengatur secara umum semua pengaturan yang berkaitan dengan BPD yang tentunya lebih kepada pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur,” ungkapnya.

Selanjutnya kata Hj.Harisah, “Pada subtansinya BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotannya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis,” ujarnya.

“Jadi kami berharap kedepannya agar BPD diseluruh Kabupaten Luwu Timur dapat meningkatkan kinerja serta mampu bekerja secara optimal dalam mengawal semua program pembangunan yang ada di desa,” tutup Harisah. (*)

Laporan: Herman Jaya

JANGAN LEWATKAN