Mau Urus IMB, Pelaku Usaha Bakal Diwajibkan Miliki Dokumen Andalalin

Atas Post

BANTAENG, SINYALTAJAM.COM – Pemerintah Kabupaten Bantaeng tak lama lagi tidak akan mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) khususnya untuk kegiatan usaha jika tidak memiliki analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

“Insya Allah tidak lama lagi Pemkab Bantaeng melalui Dinas Perhubungan akan menerapkan aturan terkait analasis dampak lalu lintas (Andalalin). Hal ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bantaeng Nomor 27 tahun 2021 tentang Andalalin,” tegas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bantaeng, Bahtiar, Selasa (28/6/2022).

Menurutnya, ini dilakukan sebagai salahsatu upaya pemerintah guna mengantisipasi ancaman kemacetan lalu lintas di daerah ini sebagai dampak dari perkembangan dan kemajuan daerah.

“Kami berharapa kepada instansi yang punya kewenangan mengeluarkan IMB dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan guna melakukan peninjauan ke lapangan terkait ketersediaan sarana perparkiran bagi mereka yang akan mendirikan tempat usaha,” jelas Kadishub.

Dia menyebutkan, saat ini banyak tempat usaha atau sarana publik yang dibangun tidak memiliki Andalalin sehingga terkadang Dinas Perhubungan kewalahan mengatasi perparkiran dan kemacetan.

Bahtiar membeberkan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

Mesk diakui, cukup banyak pengusaha dan pengembang selama ini belum paham tentang andalalin. Sehingga pihaknya akan secara masif melakukan sosialisasi karena andalalin ini sangat penting karena merupakan langkah preventif atas resiko proses pembangunan terhadap arus lalu lintas dan kepentingan umum di sekitar lokasi.

“Andalalin ini merupakan suatu prosedur kajian atau studi untuk mengetahui dampak aktifitas usaha tertentu terhadap lalu lintas di sekitarnya. Andalalin ini juga sebagai panduan melakukan pengawasan pembangunan dan manajemen lalu lintas,” jelasnya.

Dengan begitu, bisa dipastikan nantinya pembangunan suatu proyek memiliki sisi negatif yang seminimal mungkin. Namun sebaliknya dapat memberikan dampak positif yang besar.

Intinya, lanjut dia, upaya Ini adalah bentuk perlindungan pemerintah kepada pengusaha serta masyarakat pengguna lalu lintas. Dengan begitu, warga dapat merasakan kenyamanan karena ada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Bahtiar mencontohkan jika ada pembangunan sebuah pusat perbelanjaan. Dimana sebelum dilakukan pembangunan harus dilakukan kajian terlebih dulu seberapa besar menimbulkan gangguan lalu lintas. Karena dari pembangunan tersebut nantinnya akan ada arus kendaraan masuk dan keluar sehingga rambu-rambu juga harus dipersiapkan.

Hal ini harus dikaji dalam bentuk dokumen andalalin yang dibuat oleh konsultan yang bersertifikat penyusun. Setelah dilakukan monev oleh tim, tugas Dishub menilai apakah sudah benar apa tidak dokumen yang dibuat konsultan. “Setelah itu baru Dishub memberikan rekomendasi andalalinnya sehingga bisa diterbitkan perijinannya,” pungkasnya. (ris/st/*)

JANGAN LEWATKAN