Tiga Tahun Perda TJSL Terkesan Diabaikan, Ketua DPRD Segera Lakukan Hearing

Atas Post

LUTIM, SINYALTAJAM. com – Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin, secara tegas menyatakan dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan.

Upaya itu ditempuh karena hingga kini belum terlihat adanya upaya serius dari sejumlah pihak di eksekutif untuk menindaklanjuti produk hukum Perda inisiatif DPRD tentang TJSL perusahaan tersebut.

“Ya kami akan menggelar RDP untuk memanggil sejumlah pihak di eksekutif guna dimintai penjelasannya apa sebenarnya yang menjadi benang merah sehingga Perda nomor 2 tahun 2019 tentang TJSL ini belum juga di backup dengan Perbup sebagai petunjuk teknis penenarapan Perda,” tegas Aripin, Senin (21/11/2022) di kantornya.

Pasalnya, lanjut politisi Golkar ini, setiap produk hukum seperti Perda bisa berlaku efektif jika ditunjang dengan perbup. Karena perbup merupakan rujukan atau petunjuk teknis dari penjabaran Perda.

Dikatakan, dewan juga akan melakukan pertemuan dengan perusahaan di daerah termasuk PT. Vale untuk mengetahui apakah perda ini sejalan dengan mekanisme di perusahaan. Tujuan pertemuan tersebut untuk menyamakan persepsi terkait perda dan aturan perusahaan.

Setelah dilakukan RDP, lanjut Ketua DPRD, pihaknya juga berencana melakukan kunjungan ke daerah yang dianggap telah berhasil menerapkan Perda dan Perbup tentang CSR sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat disekitar kawasan.

“Jadi DPRD serius akan melakukan hearing dan mengundang OPD terkait agar perda ini segera dibuatkan perbup sehingga produk hukum daerah ini bisa segera diefektifkan,” tandasnya.

Sedangkan legislator DPRD dari Partai Bulan Bintang, Abduh, mengaku kesulitan memahami isi perda TJSL yang saat itu belum ditetapkan. Sebab perda ini merupakan peralihan dari legislator sebelumnya. Anggota DPRD periode sebelumnya yang membahas, tapi ditetapkan oleh anggota DPRD periode 2019-2024.

Pihaknya juga mengaku menyesalkan ada pernyataan dari pihak eksekutif yang menyebutkan bahwa tersebut tidak ada kesesuaian. Sehingga ini perlu penjelasan termasuk kendala yang dihadapi.

“Padahal semua bentuk ranperda dibahas bersama eksekutif dan legislatif sebelum ditetapkan menjadi Perda. Kami berpositif thinking saja karena ini sudah serius dan menjadi persoalan rakyat sehingga perlu segera mencari solusinya,” jelas Abduh.

Bukan apa-apa, kata dia, semua tahapan terkait Perda inisiatif DPRD itu sudah dilalui. Jadi perda ini tidak ujub-ujub langsung ada, tetapi melalui serangkaian proses hingga ditetapkan.

Untuk itu selaku wakil rakyat, pihaknya mendorong seluruh perda yang sudah dibahas dan ditetapkan legislatif dan eksekutif agar bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan perbup.

Menurut politisi yang cukup vokal ini, dan CSR harus dikelola sesuai peruntukannya. Karena filosofi CSR itu bahwa setiap area atau kawan industri atau tambang, maka warga yang hidup disekitar kawasan itu bisa sejahtera dan mandiri.

Sebab dengan adanya industri tambang, beber Abduh, maka hampir pasti kehidupan pertanian yang ada di kawasan sudah tidak bisa lagi terkelola dengan. Makanya lewat dana CSR masyarakat sudah bisa mandiri sesuai dengan kondisi geografis masyarakat di kawasan itu. Tentunya lewat pemberdayaan masyarakat menggunakan dan CSR.

“Jadi sesungguhnya memang diperlukan untuk menyatukan persepsi agar perda TJSL bisa segera dibuatkan perbup. Itu karena landasannya sudah ada yakni Perda Nomor 2 tahun 2019,” tutupnya. (tim/st/*)

JANGAN LEWATKAN