Kejaksaan Negeri Luwu Timur Telah Menetapkan 1 Orang Tersangka Penyelewengan Dana BKK Pada Kegiatan PJU

banner 120x600

LUTIM.  SINYALTAJAM.  COM – Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah menetapkan 1 orang tersangka pada kegiatan penerangan jalan umum (PJU).

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Yadyn lewat pesan WhatsApp, Selasa Tanggal 28 November 2023.

“Setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan saksi dan gelar perkara penetapan Tsk. Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah menetapkan status 1 (satu) orang saksi menjadi Tersangka yakni Saudara HR berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:TAP-2504/P.4.36/Fd.1/11/2023, Tanggal 28 November 2023 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur,”ujarnya.

Kemudian Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Luwu Timur kata Yadyn,  telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka di Kecamatan Tinombo Kab. Parigi, Prov. Sulawesi Tengah.

“Tim kejaksaan telah melakukan penangkapan dikarenakan tersangka selama proses penyidikan tidak kooperatif dan tersangka saat ini sedang dalam perjalanan menuju Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk selanjutnya dilakukan Penahanan,”kata Yadyn.

Ia kembali menjelaskan,  Akibat perbuatan tersangka HR, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.420.065.000,-  (Satu milyar empat ratus dua puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor :  700.1.2.3/191/XI/ITKAB Tanggal 20 November 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.

“Pasal yang disangkakan untuk Tersangka HR adalah :
Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana
Subsidiair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana,”tegasnya. Lap Tim ST.

Tinggalkan Balasan