LUTIM. SINYALTAJAM. COM- Ratusan petugas irigasi dari tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Luwu Timur menggelar aksi dramatis dengan menutup Bendung Kalaena di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, pada hari Minggu (24/08/2025).
Aksi ini merupakan buntut dari tuntutan yang belum terpenuhi terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Massa yang terdiri dari gabungan petugas TP-OP dari UPTD Kalaena, UPTD Kalaena Kiri, dan UPTD Kalaena Kanan, bergerak dari kantor UPTD di Desa Wonorejo Timur dengan pengawalan ketat dari puluhan personel Polsek Mangkutana.
Koordinator aksi, Widodo, dengan tegas menyatakan bahwa aksi penutupan bendung akan terus dilakukan jika pemerintah Provinsi dan Kementerian terkait tidak segera mengakomodir para petugas TP-OP dalam perekrutan PPPK paruh waktu.
“Hari ini kita aksi lanjutan setelah mogok kerja. Kami menuntut agar para TP-OP diakomodir menjadi PPPK paruh waktu. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, penutupan bendung akan terus berlanjut!” seru Widodo dengan lantang.
Aksi ini berpotensi menimbulkan dampak yang sangat serius bagi sektor pertanian di Luwu Timur. Pasalnya, saat ini petani di tujuh kecamatan dengan total luas lahan mencapai 18 ribu hektare tengah memasuki musim tanam. Penutupan bendung akan mengganggu pasokan air irigasi dan mengancam gagal panen.
Menyadari potensi dampak yang ditimbulkan, Bupati Luwu Timur langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan massa aksi melalui panggilan video WhatsApp. Bupati berjanji akan menyampaikan tuntutan para petugas irigasi ke pemerintah provinsi hingga pusat.
“Tadi Bapak Bupati sudah menelepon langsung dan berjanji akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait tuntutan ini.
Intinya, Bapak Bupati meminta agar aksi ini tidak berdampak fatal bagi petani,” ujar Amrullah, Kepala Dinas Pertanian Luwu Timur yang diutus langsung oleh Bupati untuk menemui massa aksi.
Di tengah aksi yang memanas, sebuah rapat zoom lintas sektor pun digelar untuk membahas formasi PPPK TP-OP. Rapat tersebut melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
