LUTIM. SINYALTAJAM. COM – Aroma kebohongan tercium dalam polemik sewa lahan kompensasi Dam Karebbe ke PT IHIP! Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwu Timur, Abdul Wahid Sangka, dengan nada keras menuding DPRD Luwu Timur telah berbohong terkait pengetahuan mereka soal transaksi kontroversial ini.
“Lucu kalau DPRD Luwu Timur mengaku tidak tahu! Ini dibahas di APBD Perubahan!” tegas Abdul Wahid, dalam diskusi panas di Makassar, Jumat (31/10/2025).
Pernyataan ini menohok Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, yang sebelumnya berkelit tidak tahu menahu soal sewa lahan tersebut.
Abdul Wahid membeberkan bahwa proses appraisal lahan oleh Pemda menghasilkan angka 4 Miliar lebih, yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Pendapatan melalui pembahasan APBD Perubahan 2025.
“Tidak mungkin DPRD tidak tahu! Nilai ini masuk sebagai rencana pendapatan, dibahas bersama!” serunya.
Keterangan Abdul Wahid mengindikasikan adanya upaya cuci tangan dari pihak DPRD.
Ia bahkan menyindir kemungkinan adanya anggota DPRD yang tidak terlibat dalam proses appraisal sehingga tidak bisa menjelaskan duduk perkaranya.
Publik kini bertanya-tanya, siapa yang berbohong? Apakah DPRD Luwu Timur memang tidak dilibatkan, atau justru mencoba lepas tanggung jawab? Polemik ini semakin panas dan menuntut transparansi penuh dari semua pihak terkait.
Diskusi yang digagas The Sawerigading Institute ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Mantan Bupati Luwu Timur Andi Hatta. Kasus ini jelas menjadi tamparan keras bagi citra pemerintahan Luwu Timur dan menuntut pengusutan tuntas!. Lap Tim
