LUTIM. SINYALTAJAM. COM – Aliansi masyarakat Luwu Timur mendatangi DPRD Luwu Timur untuk menyampaikan kekecewaan dan keprihatinan terkait kebijakan anggaran yang telah dilakukan oleh Bupati Irwan Bachri Syam.
Mereka kecewa terkait lemanya pengawasan DPRD yang mana dianggap banyak anggaran digeser tak sesuai Prioritas yang di anggap tidak bersentuhan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat Luwu Timur.
Ia juga mengatakan akan menurunkan massa jika DPRD tidak responsif terhadap aspirasi mereka.
Suparjo, selaku perwakilan Aliansi, mengatakan bahwa ada beberapa anggaran yang telah digeser oleh Bupati dan dianggap tidak sesuai dengan efisiensi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Efisiensi itu tujuannya pada kegiatan kemasyarakatan, dalam hal ini bencana, pendidikan, kesehatan,” ujarnya, Senin 22 September 2025.
“Tetapi hampir semua dari sekian ratus miliar itu tidak ada sama sekali, sehingga kami sebagai masyarakat mengatakan bahwa itu adalah pembohongan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lutim.”tambah Suparjo.
Aliansi juga menyoroti tidak adanya dana BKK untuk desa sebesar 125 Miliar dalam APBD pokok 2025.
“Program-program yang dilakukan masyarakat desa yang dilakukan musdes desa itu semua tidak ada karena kenapa, karena tidak ada anggaran seperti sebelumnya,” tegas Suparjo.
Aliansi juga meminta kejelasan kepada DPRD, apakah semua ini sudah kesepakatan bersama atau persekongkolan antara eksekutif dengan legislatif.
“DPR itu hanya ada tiga kerjanya, yang pertama UUD, anggaran dan pengawasan secara politis,” ujar Suparjo.
Aliansi juga menyoroti beberapa program pembangunan yang dianggap tidak mendesak, seperti pembangunan rujab Bupati yang dianggarkan 7, sekian miliar, pagar rumah sakit daerah I Lagaligo 2,8 miliar, dan tugu batas antar kabupaten Lutra dengan kabupaten Lutim yang menelan biaya 5,3 miliar.
Jika aspirasi ini tidak ada respon dari DPRD, maka Aliansi akan menurunkan massa.
Suparjo, menambahkan bahwa mereka sudah mendatangi kejaksaan dengan tujuan bersilaturahmi juga membahas terkait program pembangunan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Dan rencananya aliansi juga akan lanjut ke Polres sore ini bersilaturahmi.
Selain itu, Aliansi juga menyoroti perpanjangan masa jabatan kepala desa yang seharusnya sudah dilakukan sesuai instruksi Mendagri.
Sementara itu, Wakil ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisah, mengucapkan terimakasih atas kedatangan Aliansi dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
“Jadi kalau kita berbicara lembaga tentu lembaga akan menerima surat ada surat kelembagaan sehingga lembaga juga nanti mengeluarkan secara kelembagaan,” ujar Harisah.
Harisah juga membenarkan adanya penyampaian ke DPRD terkait pembangunan rujab Bupati.
“penyampaian yes,”katanya dengan nada sedikit ragu.
Lap Tim.
