LUTIM. SINYALTAJAM .COM – Keluhan nelayan Wotu terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU akhirnya memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Anggota DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, menggandeng TNI, Polri, dan Camat Wotu untuk menggelar pertemuan lanjutan membahas rencana verifikasi ulang surat rekomendasi pembelian BBM subsidi, Selasa (23/12/2025).
Pertemuan yang digelar di Kantor Camat Wotu ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melakukan verifikasi faktual data nelayan yang sudah terdata.
“Ini pembahasan persamaan persepsi dalam melakukan verifikasi faktual data nelayan yang sudah terdata, sehingga dapat dipastikan nelayan yang sesungguhnya sebagai bahan dinas Perikanan mengeluarkan Rekomendasi,” tegas Muhammad Nur, yang akrab disapa Cicik.
Legislator dari Dapil Wotu-Burau ini menegaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk memberantas dugaan manipulasi rekomendasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Data yang sudah diverifikasi akan disandingkan dengan data Dinas Perikanan, jika ditemukan data tidak sesuai hasil verifikasi akan kami minta untuk dihapus,” tandas Cicik.
Kecurigaan manipulasi ini bukan tanpa alasan. Saat ini, SPBU Wotu menerima 188 surat rekomendasi BBM subsidi jenis Solar, jumlah yang dinilai tidak masuk akal untuk penggunaan BBM solar khusus nelayan aktif di Wotu.
Padahal, di kecamatan Wotu juga terdapat SPBN khusus nelayan dengan kuota 5 ton. Dengan jumlah rekomendasi yang ada, diprediksi penggunaan BBM solar untuk nelayan di Wotu mencapai lebih dari 10 ton per hari.
Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat umum kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis Solar di SPBU Wotu.
Kuota SPBU yang maksimal hanya 16 ton, bahkan terkadang hanya 8 ton, tidak mampu mencukupi kebutuhan, sementara kuota rekomendasi sudah melebihi 10 ton.
Dengan menggandeng TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan, Muhammad Nur berharap verifikasi ulang ini dapat menertibkan penerbitan rekomendasi dan memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak.
Aksi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para “mafia rekomendasi bodong” yang selama ini merugikan nelayan kecil. Lap Tim
