MAKASSAR. SINYALTAJAM. COM – Proyek Penataan Halaman Gedung Kantor Bupati Toraja Utara di Panga, Tondon, yang menelan anggaran APBD 2025 sebesar Rp1,1 miliar lebih, kini menuai sorotan tajam. Kondisi fisik proyek tersebut dilaporkan memprihatinkan. Retak di sejumlah titik dan terindikasi berpotensi amblas, meski masih dalam masa pemeliharaan.
Minimnya respons perbaikan dari kontraktor pelaksana CV. AL memicu dugaan lemahnya pengawasan. Konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Dinas PUTR setempat dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara optimal.
Ketua Toraja Transparansi, Drs. Tommy Tiranda, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) turun tangan melakukan uji petik guna memastikan kualitas pekerjaan. Ia menegaskan pentingnya pembuktian berbasis fakta, bukan asumsi.
“Jangan dibiarkan liar jadi spekulasi. Harus dibuka secara objektif, apa penyebab keretakan, bagaimana mutu pekerjaannya. BPK perlu hadir untuk uji petik,” tegas Tommy.
Ia mengingatkan, metode serupa pernah mengungkap kerugian negara Rp1,8 miliar dalam proyek peningkatan Jalan Rantepao–Tikala tahun 2017.
Karena itu, ia meminta audit tidak hanya terbatas pada proyek halaman kantor, tetapi diperluas ke seluruh proyek APBD 2025, terutama yang mangkrak atau molor hingga 2026.
“Ini aneh. Proyek lewat tahun masih ditolerir dengan perpanjangan waktu dan denda. Harus didalami ada apa sebenarnya?” ujarnya tajam.
Hingga berita ini diturunkan, PPK proyek, Raveni Olivia Christina, belum memberikan tanggapan meski telah dikonfirmasi.
Diketahui, total anggaran proyek di kompleks Kantor Bupati Toraja Utara tahun 2025 mencapai lebih dari Rp4,3 miliar, mencakup empat paket pekerjaan dengan PPK yang sama. Mulai dari rehabilitasi gedung, penataan ruang kerja kepala daerah, hingga pengadaan lift.
Bayang-Bayang Kasus Lama
Sorotan terhadap proyek ini makin menguat karena proyek pembangunan Kantor Bupati Toraja Utara sebelumnya juga bermasalah. Pada 2017, hasil audit BPK menemukan kerugian negara lebih dari Rp3,3 miliar.
Kontraktor pelaksana, PT HB, diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut serta menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan senilai ratusan juta rupiah. Proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bahkan telah digelar pada 2020.
Namun hingga kini, kejelasan pengembalian kerugian negara masih kabur. Fakta ini memperkuat kekhawatiran publik:l, proyek lama belum tuntas, proyek baru sudah bermasalah.
Sekretaris Daerah Toraja Utara, Salvius Pasang, juga belum memberikan respons atas konfirmasi yang dilayangkan. Publik kini menunggu apakah pola lama akan kembali terulang, atau ada langkah tegas untuk membongkar dan menuntaskan persoalan hingga ke akar. (dato)
