Deadlock, Pemda Luwu Timur Gagal Bujuk Petani Lepas Lahan ke IHIP, Tensi Memanas

Baca lainya. www.sinyaltajam.com

LUTIM. SINYALTAJAM.COM– Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur untuk mencari titik temu dalam sengketa lahan dengan petani yang lahannya disewakan ke (IHIP) menemui jalan buntu.

Perundingan yang berlangsung di kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (11/2/2026) sore, berakhir tanpa kesepakatan, meningkatkan potensi eskalasi konflik.

Ketegangan terlihat jelas dalam video yang beredar di grup WhatsApp, menampilkan perdebatan sengit antara petani dan perwakilan Pemda. Penolakan terhadap tawaran “kerohiman” menjadi pemicu utama kebuntuan, dengan petani menganggap nilai kompensasi tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang akan mereka alami.

Iwan, salah seorang petani, menyampaikan kekecewaannya kepada awak media di sebuah warung kopi usai pertemuan.

“Kalau memang pemerintah merasa punya hak atas lahan ini, silakan gugat kami di pengadilan! ‘Kami akan tetap mempertahankan hak kami,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa petani tidak menolak investasi, namun menuntut keadilan.

“Kami tidak menghalangi investasi, asalkan tidak merugikan kami dengan harga yang tidak masuk akal. Kami juga manusia yang butuh nafkah,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa mereka siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk penggusuran paksa.

Para petani juga menyoroti hak atas lahan yang selama ini mereka garap, yang menurut mereka lebih dulu ada dibandingkan sertifikat yang dimiliki Pemda. Mereka mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan menindaklanjuti hak-hak masyarakat yang terancam dirampas.

“Kami berharap sertifikat Pemda yang terbit tahun 2024 diperiksa legalitasnya, apakah sesuai prosedur dan aturan agraria yang berlaku,” kata Iwan.

Kegagalan negosiasi ini memperpanjang daftar permasalahan terkait investasi di Luwu Timur, dimana konflik lahan antara petani dan perusahaan kerap memicu ketegangan.

Pemerintah daerah diharapkan mampu mengedepankan solusi yang adil dan berpihak kepada masyarakat, sembari tetap mempertimbangkan kepentingan investasi yang berkelanjutan.

Jika jalan musyawarah menemui kebuntuan, bukan tidak mungkin sengketa ini akan berlanjut ke meja hijau. Tim