LUTIM . SINYALTAJAM. COM – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam pemandangan umum pada sidang paripurna Rabu (30/7/2025), Juru Bicara Fraksi PAN, Prima Eyzha Purnama, menyoroti sejumlah permasalahan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Prima, yang sebelumnya merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebelum bergabung dengan Fraksi PAN, mengungkapkan keprihatinan atas kondisi sejumlah sektor krusial di Luwu Timur. Ia menyebut kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan, dengan banyak sekolah yang rusak dan kekurangan guru, serta Puskesmas yang kekurangan tenaga medis. Kekhawatiran juga diutarakan terkait potensi efek negatif dari program bantuan sosial (bansos) yang dikhawatirkan dapat membuat masyarakat menjadi malas dan bergantung pada bantuan pemerintah.
“Fraksi PAN menilai, anggaran yang mencapai Rp 2,08 triliun lebih baik dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih mendasar dan mendesak,” tegas Prima. Fraksi PAN mendukung prinsip APBD yang berbasis kinerja, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meskipun Fraksi PAN mengapresiasi integrasi 113 program unggulan dalam perubahan APBD 2025, mereka memberikan enam catatan penting sebagai masukan konstruktif:
1. Pemerataan Pembangunan: Pembangunan masih belum merata, khususnya di Kecamatan Towuti, Nuha, dan pesisir Malili yang masih kekurangan akses air bersih, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan memadai. Fraksi PAN mendorong agar alokasi anggaran pembangunan diarahkan lebih optimal ke wilayah-wilayah tersebut.
2. Efektivitas Bansos: Program bansos perlu dievaluasi agar tidak meninabobokan masyarakat. Penguatan ekonomi mandiri melalui pemberdayaan petani dan nelayan, pendampingan UMKM, dan pembukaan lapangan kerja baru lebih diutamakan.
3. Peningkatan PAD: Sektor pertambangan masih menjadi andalan utama PAD. Namun, sektor pariwisata, jasa, dan retribusi daerah perlu digarap lebih optimal untuk mengembangkan PAD non-tambang secara inovatif dan berkelanjutan.
4. Peningkatan Pelayanan Dasar: Perbaikan layanan dasar seperti penambahan guru di sekolah pelosok, perbaikan infrastruktur sekolah, penambahan tenaga medis di Puskesmas, peningkatan sarana prasarana jalan, akses air bersih dan sanitasi, serta pelayanan administrasi kependudukan perlu menjadi prioritas.
5. Kesiapsiagaan Bencana: Peningkatan mitigasi bencana dan pengadaan sistem peringatan dini, khususnya untuk menanggulangi banjir di Kecamatan Burau, menjadi sangat penting.
6. Peningkatan Kapasitas ASN: Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN melalui pelatihan berbasis kompetensi, budaya kerja inovatif, sistem pengawasan yang kuat, dan reward berbasis kinerja perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
Fraksi PAN menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut, namun menekankan agar seluruh catatan kritis ini ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. “Kami percaya, sinergi antara DPRD dan Pemerintah, serta partisipasi masyarakat, akan mewujudkan Luwu Timur yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Prima.
