JAKARTA, SINYALTAJAM.COM – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin komitmen mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintah kabupaten ( Pemkab) Bantaeng.
Komitmen tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang dihadiri langsung Uji Nurdin di jakarta Kamis (15/5/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini, berlangsung di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Anti korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengatakan,Rapat Koordinasi diselenggarakan berdasarkan amanat Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf (b) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
“Undang – undang nomor 19 tahun 2019 menekankan bahwa,Tugas KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik,” katanya.
Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, perkara umum yang mayoritas menjerat kepala daerah adalah pengadaan barang dan jasa, serta suap dalam perizinan.
“Maka dari itu,kata Ibnu Basuki widodo,harus dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan pertemuan secara online agar terhindar dari tatap muka langsung yang bisa menimbulkan pengaruh yang sangat merugikan,” Jelasnya.
Sementara Bupati Bantaeng Uji Nurdin memberi apresiasi kepada KPK yang mau berkoordinasi pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Kami harap edukasi seperti ini senantiasa diberikan kepada kami.Sehingga saat mengambil kebijakan bisa tepat dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dirinya sangat mengapresiasi atas peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025.menurutnya ” Ini merupakan komitmen KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” Tambahnya.
“MCP 2025 akan menjadi acuan bagi kami dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien,” pungkasnya.
Turut hadir dalam agenda strategis tersebut Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dari seluruh kabupaten/kota se Sulsel, serta para Inspektur daerah. (ris/st/*)
