LUTIM. SINYALTAJAM. COM – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Luwu Timur menyoroti Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Meskipun dokumen tersebut telah ditandatangani, Fraksi PDIP menekankan bahwa ruang untuk koreksi masih terbuka.
Politisi PDIP, Mahading, dalam interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Rabu (16/4/2025), mengatakan koreksi dapat dilakukan saat pembahasan resmi RPJMD.
Hal ini membuka peluang peningkatan nilai pendapatan daerah dari angka yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,2 triliun.
Mahading menegaskan pentingnya RPJMD sebagai penuntun menuju tujuan besar visi misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur.
Ia menekankan perlunya komitmen untuk mewujudkan visi tersebut, termasuk dari DPRD.
“Visi Bupati harus menjadi kontrak politik dengan rakyat, dan harus didukung sumber keuangan yang cukup,” tegas Mahading.
Menurutnya, visi misi yang berfokus pada jaring pengaman sosial membutuhkan pendapatan daerah yang konsisten dan terukur.
Meskipun proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan kenaikan hampir 100 persen, Mahading menilai masih ada potensi untuk peningkatan yang jauh lebih signifikan.
Salah satu faktor pendukung adalah kenaikan pajak royalti nikel, seperti yang disampaikan Fraksi Golkar. BUMD juga diproyeksikan berkontribusi lebih dari Rp 900 miliar pada tahun 2027.
“Jangankan Rp 900 miliar, kontribusi Rp 300 miliar saja sudah sangat signifikan untuk PAD kita,” kata Mahading.
Ia menambahkan, mulainya kontrak-kontrak perusahaan besar dan eksplorasi tambang ke depan juga akan meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Oleh karena itu, Mahading mendesak agar Dinas Pendapatan Daerah memaksimalkan potensi tersebut.
“Kita akan berhadapan dengan visi besar yang membutuhkan anggaran besar,” ujar Mahading. Fraksi PDIP berkomitmen penuh untuk memperjuangkan terwujudnya visi dan misi tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, HM. Siddiq BM, menanggapi interupsi tersebut dengan menyatakan.
“Kita sepakat bahwa masukan dari Mahading itu akan menjadi perhatian dalam penetapan RPJMD, karena dokumen yang telah ditandatangani hanyalah rancangan awal,”tutup Siddiq.
Red. (Tim)
