Luwu Timur, SINYALTAJAM. COM – Pelantikan Jihadin Peruge sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur kembali ditunda.
Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Lutim pada Senin (2/6/2025) yang semula menjadwalkan pelantikan pada 18 Juni 2025, terganjal Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal tersebut mengatur batas waktu kewajiban Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjawab surat keberatan administrasi (somasi) yang diajukan HM Siddiq BM, mantan Wakil Ketua I yang keberatan atas penggantiannya.
Hingga saat ini, Gubernur belum memberikan jawaban atas somasi tersebut.
Menurut Siddiq, Banmus dan Sekretariat Dewan (Sekwan) berisiko dilaporkan ke aparat hukum jika tetap memaksakan pelantikan Jihadin Peruge sebelum adanya jawaban resmi dari Gubernur.
“Ini bukan kode etik, ini undang-undang,” tegas Siddiq usai rapat Banmus.
Ia menekankan haknya untuk menempuh jalur hukum. Pasal 53 ayat (3) UU tersebut menyatakan bahwa jika dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima, Badan/Pejabat Pemerintahan tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
Somasi Siddiq disampaikan pada 26 Mei 2025, sehingga batas waktu 10 hari kerja telah lewat.
Telaah hukum yang disampaikan Hj. Harisah Suharjo, tenaga ahli hukum DPRD Lutim, menyatakan DPRD berkewajiban menindaklanjuti PAW setelah menerima usulan partai politik dan SK pemberhentian/pengangkatan dari Gubernur.
Namun, penundaan tanpa dasar hukum dapat menghambat proses konstitusional dan berpotensi digugat.
Perdebatan sengit terjadi di dalam rapat, namun akhirnya disepakati untuk menunda kembali pembahasan pelantikan hingga 23 Juni 2025.
Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan potensi risiko hukum bagi anggota Banmus.
Dengan demikian, HM Siddiq BM masih tetap menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur hingga adanya keputusan final dari Gubernur dan proses hukum yang tengah berjalan. Lap Tim.
