LUTIM. SINYALTAJAM. COM – Geger! Rencana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memindahkan peringatan Hari Jadi ke-22 dari tanggal 3 Mei menjadi 10 Mei menuai protes keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Ketua Fraksi Muhammad Nur, bahkan terang-terangan menolak perubahan tersebut.
Alasannya? Ketiadaan pemberitahuan resmi kepada DPRD, padahal Paripurna Istimewa HUT Luwu Timur selalu digelar di gedung DPRD.
“Ini sangat disayangkan,” tegas Muhammad Nur pada Kamis malam (17/04/2025).
“Tanggal 3 Mei bukan sekadar tanggal, tetapi sarat makna historis dan legalitas. Ini merupakan kesepakatan politik yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006, yang menandai dimulainya roda pemerintahan di Luwu Timur.”
Lebih lanjut, Muhammad Nur mempertanyakan alasan di balik perubahan tanggal tersebut.
Menurutnya, keputusan sepihak ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan resmi kepada DPRD.
Di tengah polemik ini, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan himbauan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Dalam acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2025 di Istana Negara (10/12/2024), Prabowo menekankan pengurangan kegiatan seremonial dan penghematan anggaran.
“Himbauan Presiden ini seharusnya menjadi pedoman kita,” ujar Muhammad Nur.
“Peringatan Hari Jadi Luwu Timur seharusnya dirayakan secara sederhana namun tetap bermakna.”
Polemik ini pun menyoroti pentingnya komunikasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Publik pun menantikan respon resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait rencana perubahan tanggal peringatan Hari Jadinya.
Red. (Tim)
