Rapat Dengar Pendapat Ganti Rugi Lahan Masyarakat di Desa Loeha, Belum Ada Solusi

Malili, Sinyaltajam.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III DPRD Kab. Lutim terkait ganti rugi lahan masyarakat di Desa Loeha Kecamatan Towuti, belum menemukan titik temu. Rabu, (19/02/2020).

Andi Karman dan Andi Amri. M, kakak beradik yang mengklaim sebagai pemilik lahan seluas kurang lebih 135 Hektar, menyebut telah menunggu selama 42 tahun ganti rugi lahannya yang tak kunjung direalisasi oleh pihak PT. Vale, padahal lahannya tersebut sudah tenggelam akibat dibangunnya Bendungan Larona untuk kepentingan PLTA.

Alih-alih mendapat ganti rugi, lahannya yang seluas kurang lebih 135 Hektar tersebut, sebagian malah diklaim juga oleh warga lain. Olehnya, pada kesempatan RDP di ruang rapat aspirasi DPRD Kab. Lutim saat itu, Andi Karman A.M berharap bisa menemukan kejelasan terkait lahan tersebut.

Pada RDP saat itu, dihadiri Wakil Ketua DPRD Lutim Usman Sadik, Najamuddin, dan sejumlah Anggota DPRD lainnya, dari pihak Pemerintah Kab. Lutim turut hadir, Staff Ahli Hukum Setda, Asisten Bidang Pemerintahan, Kabag Hukum dan Kabag Pemerintahan. Dan dilain pihak, PT. Vale juga menghadirkan 3 orang perwakilannya.

Hanya saja, Camat Towoti yang di wakili para Kepala Desa sekitar Bendungan Larona tidak hadir pada RDP tersebut, termasuk beberapa warga yang mengklaim sebagian lahan yang dipersoalkan. Sehingga upaya penyelesaian persoalan klaim mengklaim itu tidak mendapatkan solusi sesuai yang diharapkan.

Ketidak-hadiran beberapa warga pengklaim lahan itu, disesalkan Andi Karman. Dan menurutnya mereka tidak punya itikad yang baik dalam upaya penyelesaian persoalan lahan itu.

“Padahal, moment ini sangat tepat untuk mengungkap siapa sejatinya pemilik lahan tersebut. Dan kami menduga mereka tidak memiliki bukti yang sah terkait kepemilikan lahan itu, termasuk oknum Kepala Desa yang diduga merekayasa pembuatan keterangan kepemilikan sebagian lahan dari 135 Hektar yang akan diganti rugi,” tegas Andi Karman yang akrab disapa Opu.

Ketidak hadiran warga lain itu, bisa dijadikan sebagai dasar saat Opu ingin melakukan tindakan pelaporan perbuatan Pidana Penyerobotan ke pihak Kepolisian. Namun bukan sebagai bukti ke absahan dokumen kepemilikan lahan Opu. Ujar Usman Sadik saat sang Opu meminta agar RDP memutuskan pihaknyalah yang sah atas lahan itu.

“Kami ini hanya mengakomodir pertemuan untuk mencari solusi terkait ganti rugi lahan itu, namun karena warga lain itu tidak hadir, sehingga kita tidak bisa dan tidak punya kewenangan untuk memutuskan sah tidaknya Opu sebagai pemilik lahan,” terang Usman Sadik sebagai Pimpinan Rapat.

Bahkan DPRD Kab. Lutim sebagai pemrakarsa RDP ini lanjut Usman Sadik, siap memberikan Notulen Rapat Dengar Pendapat untuk dijadikan bukti oleh Opu, ketika akan melakukan proses pelaporan ke pihak Kepolisian.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Lutim dari Fraksi Golkar, Najamuddin menjelaskan jika kewenangan memutuskan sah tidaknya kepemilikan lahan Opu, bukan pada forum ini.

“Silahkan Opu melakukan gugatan kepihak yang mengklaim lahan itu, tentunya dengan membawa bukti kepemilikan yang ada, terserah mau lakukan gugatan perdata atau pelaporan tindak pidana penyerobotan namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku.” himbau Najamuddin. (Mal)

JANGAN LEWATKAN