LUTIM. SINYALTAJAM. COM – Nasib nelayan Wotu kian terpuruk. Alih-alih mendapat kemudahan, mereka justru merasa dipersulit saat hendak membeli BBM subsidi di SPBU. Bahkan, seorang nelayan mengaku sempat marah-marah karena tak dilayani pengisian jeriken dengan alasan takut pada “pelangsir”.
“Saya sempat marah-marah tadi di SPBU Wotu karena tidak mau isi jeriken, ini mau dipakai melaut. Alasan orang SPBU nanti marah pelangsir, saya bilang suruh saja itu pelangsir marah, tidak ada ji yang marah meskipun saya suruh marah,” ungkap Jafar Madeali, warga Desa Lampenai, dengan nada kesal, Jumat (26/12/2025).
Jafar meminta agar aturan di SPBU segera diubah, mengutamakan nelayan daripada pelangsir yang setiap hari melakukan pengisian untuk dijual kembali.
“Ini perlu diubah aturannya, nelayan yang perlu diutamakan karena pertiga hari baru mengisi jeriken untuk pemakaian solarnya, sementara pelangsir itu setiap hari,” pintanya.
Keluhan Jafar ini menambah daftar panjang penderitaan nelayan Wotu. Sebelumnya, seorang nelayan juga mengeluhkan pelayanan SPBU yang tidak adil, hingga membuatnya tak bisa melaut selama 12 hari akibat tak kebagian BBM subsidi.
Anggota DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, yang selama ini vokal membela nelayan, mengaku geram dengan kondisi ini.
“Seharusnya persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, ini tugas Koperindag dan Dinas Perikanan bangun komunikasi dengan SPBU untuk membuat pengaturan,” tegasnya.
Cicik, sapaan akrab Muhammad Nur, juga menyoroti dugaan manipulasi rekomendasi BBM subsidi yang melibatkan oknum-oknum tertentu.
SPBU Wotu saat ini menerima 188 surat rekomendasi, jumlah yang dinilai tidak masuk akal mengingat adanya SPBN khusus nelayan dengan kuota 5 ton. Dengan jumlah rekomendasi yang ada, diperkirakan penggunaan BBM solar untuk nelayan di Wotu mencapai lebih dari 10 ton per hari, jauh melebihi kuota yang tersedia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Muhammad Nur telah menggandeng TNI, Polri, dan Camat Wotu untuk menggelar pertemuan membahas verifikasi ulang surat rekomendasi, guna memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak.
“Dengan menggandeng TNI, Polri, dan pemerintah kecamatan, Muhammad Nur berharap verifikasi ulang ini dapat menertibkan penerbitan rekomendasi dan memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak,” pungkasnya.
Kasus SPBU Wotu ini menjadi bukti bahwa praktik pelangsiran BBM masih marak terjadi, merugikan nelayan kecil dan masyarakat umum. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan bertindak tegas untuk menindak para pelaku pelangsiran dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Lap Tim
